Media Asuransi, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Hilton Copacabana tersebut membahas dinamika global terkini dan upaya Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi global.
|Baca juga: Kementerian BUMN Rombak Dewan Komisaris dan Direksi ASDP, Berikut Daftar Lengkapnya!
|Baca juga: CFO Gathering 2024, AAUI Tekankan Tantangan Industri Asuransi Tahun Mendatang, Apa itu?
Sekjen PBB António Guterres mengapresiasi Indonesia sebagai mitra konstruktif PBB dalam berbagai isu, mulai dari sosial ekonomi, perlindungan lingkungan, hingga misi perdamaian dan kemanusiaan.
Sedangkan Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Guterres yang konsisten mendukung perdamaian internasional. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengangkat sejumlah isu prioritas pemerintahannya dan mengharapkan dukungan dari PBB.
“Isu prioritas tersebut antara lain yakni ketahanan dan swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan,” jelas Prabowo, dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat, 22 November 2024.
Salah satu program unggulan yang disoroti adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang menargetkan 82,9 juta anak-anak dan ibu hamil. Selain itu, terkait transisi energi, Indonesia mendorong PBB untuk mendukung inisiatif kelompok Global South melalui transfer teknologi dan program peningkatan kapasitas.
|Baca juga: Wow! Adaro Energy (ADRO) Tebar Dividen Tunai Rp41 Triliun
|Baca juga: Easycash Dukung Langkah OJK Jaga Akses Pinjaman dan Perangi Pinjol Ilegal
Prabowo juga menyampaikan keprihatinan atas krisis kemanusiaan di Palestina dan menegaskan dukungan terhadap Solusi Dua Negara. “Indonesia siap memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka misi perdamaian PBB,” tegasnya.
Dalam konteks Presidensi G20 Brasil, reformasi tata kelola global turut menjadi pembahasan utama. Reformasi PBB yang diusulkan mencakup penguatan peran Majelis Umum, Dewan Keamanan PBB, Komisi Perdamaian, serta peningkatan representasi di Sekretariat Jenderal PBB. Peninjauan Piagam PBB juga menjadi salah satu poin penting.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
