Indef: Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Dapat Penolakan dari Masyarakat

Media Asuransi, JAKARTA – Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menyebutkan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah selama periode Lebaran mendapatkan respons negatif. Kondisi makroekonomi saat ini seperti fluktuasi harga kebutuhan pokok dan tekanan fiskal membuat pemerintah harus lebih cermat dalam mengelola anggaran.

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menyebutkan hasil analisis menunjukkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mendapat penolakan mayoritas publik, dengan 67,4 persen responden memberikan respons negatif.

Meskipun dianggap penting untuk mendukung program prioritas, nnamun banyak yang khawatir dampak efisiensi terhadap sektor penting seperti pendidikan dan pelayanan publik. Selain itu, masyarakat lebih mendukung efisiensi anggaran untuk membayar utang ketimbang pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara.

|Baca juga: Antam (ANTM) Apresiasi Putusan MA Batalkan Kemenangan Crazy Rich Budi Said

“Bahkan 98,2 persen responden memberikan sentimen negatif terhadap alokasi efisiensi untuk dialihkan ke Danantara,” kata Eko, dikutip dari Press Brief Diskusi Publik INDEF, di Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai kondisi makroekonomi saat ini menunjukkan stagnansi pertumbuhan, di mana pertumbuhan ekonomi dari kuartal ke kuartal mengalami penurunan. Sementara secara tahunan tetap stabil namun semakin berat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen.

Deflasi, tambahnya, menjadi indikator utama yang mencerminkan kondisi konsumsi masyarakat, di mana pada Januari hingga Februari terjadi deflasi sebesar 0,48 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti diskon listrik 50 persen, serta kemungkinan melemahnya kinerja ekonomi secara umum.

Selain itu, jumlah uang beredar juga turun hingga 8,04 persen, yang menandakan berkurangnya likuiditas dalam perekonomian. Kemudian, fenomena mudik Lebaran turut memberikan dampak terhadap ekonomi nasional. Jumlah pemudik pada 2025 diperkirakan mengalami penurunan, yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi, khususnya di sektor konsumsi.

|Baca juga: Indika Energy Dirikan Anak Usaha di Bidang Angkutan Laut

|Baca juga: IHSG Diramal Terkoreksi: AKRA, BBRI, BRPT, dan GOTO Jadi Saham Pilihan Hari Ini

“Mudik Lebaran saat ini dapat mencerminkan tekanan dalam pertumbuhan konsumsi, sehingga nilai tambah ekonomi regional juga mengalami penurunan,” tukasnya.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Riza Annisa Pujarama berpendapat stimulus ekonomi yang terus-menerus sejak Januari hingga Maret 2025 menunjukkan daya beli masyarakat dan sektor usaha masih belum membaik.

Meski pemerintah telah berupaya dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan memberikan insentif pajak, namun kinerja sektor konsumsi sepertinya masih belum banyak mengalami perubahan. Menyoroti data realisasi APBN, Riza menyebutkan, realisasi pendapatan dan realisasi belanja negara sama-sama mengalami penurunan.

Namun demikian, tambahnya, penurunan belanja negara belum bisa membantu defisit anggaran sebesar Rp31,2 triliun. Pendapatan negara, terutama dari pajak, mengalami penurunan signifikan. Upaya peningkatan penerimaan pajak belum berhasil dilakukan baik itu melalui UU Harmonisasi Perpajakan maupun Coretax.

Peningkatan penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir, terutama bersumber dari windfall atau peningkatan harga energi bukan dari reformasi pajak yang dilakukan. Lebih detail, Riza menyebutkan, realisasi penerimaan pajak per Januari 2025 menunjukkan penurunan penerimaan PPN DN yang mengindikasikan pelemahan daya beli di masyarakat.

“Karena penerimaan pajak dari konsumsi barang dan jasa masyarakat turun,” tuturnya.

|Baca juga: RUPST OCBC (NISP) Sepakati Tebar Dividen Rp2,43 Triliun

|Baca juga: OCBC (NISP) Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris, Berikut Lengkapnya!

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Fadhila Maulida menambahkan mudik Lebaran memberikan dampak ekonomi, terutama pada sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi daerah. Kegiatan mudik meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui retribusi daerah di wilayah tujuan, namun dampaknya tidak merata.

“Pemerintah perlu memperkuat promosi wisata usai Lebaran, mendiversifikasi produk wisata, serta meningkatkan pemasaran digital dan aksesibilitas infrastruktur destinasi wisata. Meskipun sektor pariwisata domestik menghadapi tantangan, namun potensi pertumbuhan tetap ada jika strategi yang tepat diterapkan,” pungkas Fadhila.

Editor: Angga Bratadharma