Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam meningkatkan kualitas data dan informasi terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pariwisata.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kementerian Pariwisata dan BPS dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.
|Baca juga: Menpar Widiyanti Mengecek Kesiapan Tempat Wisata di Bandung
MoU ditandatangani oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, dengan Plt. Sekretaris Utama/Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud.
Dalam rilis yang dibagikan Kamis, 27 Maret 2025, Menteri Pariwisata Widiyanti mengapresiasi BPS atas perannya dalam mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia. Kemenpar berkomitmen membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas, yang memang sangat membutuhkan data yang akurat dan real-time untuk memahami tren wisatawan, pergerakan ekonomi, hingga dampak kebijakan yang diterapkan.
“Oleh karena itu, kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan BPS menjadi sangat strategis dalam memastikan ketersediaan data yang dapat diandalkan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.
Menteri Pariwisata Widiyanti menjelaskan, pemanfatan teknologi diperlukan untuk pengumpulan dan analisis data. Kemenpar sendiri telah memanfaatkan Mobile Positioning Data (MPD), yang penerapannya dilakukan secara prudent atau dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data serta privasi.
Menteri Pariwisata berharap, melalui kesepakatan kerja sama ini ke depan dapat ditingkatkan kualitas data dan kepastian pemanfaatannya secara optimal demi mendukung pembangunan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
“Dengan pendekatan berbasis data, kita dapat memastikan bahwa sektor ini tidak hanya berkembang, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan BPS akan mendukung Kementerian Pariwisata dalam penyediaan data stastistik yang dibutuhkan.
“Apalagi sebagian dari data statistik yang kami hasilkan ini digunakan sebagai indikator kinerja bidang pariwisata yang kemudian dimonitor setiap tahun. Tentunya kami berkomitmen untuk menyediakan data-data terutama yang menjadi indikator kinerja pembangunan di sektor pariwisata,” kata Amalia.
Amalia juga menyampaikan, BPS memiliki produk statistik pariwisata yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Pariwisata.
“Jadi kami sebenarnya punya statistik objek daya tarik wisata dalam angka. Ini sebenanrnya adalah sensus ke masing-masing objek wisata. Nah ini kalau kita kolaborasikan akan menjadi sangat baik, karena yang tahu daftar lengkap dari objek wisata adalah Ibu Menteri dan jajarannya di Kemenpar,” kata Amalia.
Editor: Irdiya Setiawan
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
