Media Asuransi, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah mencanangkan penyusunan clinical pathway nasional sebagai standar minimum layanan medis. Langkah ini dinilai penting untuk menekan lonjakan klaim asuransi kesehatan yang kian membebani industri.
“Kalau kita bicara soal kontrol klaim, yang harus dibenahi bukan hanya dari sisi rumah sakit. Kita perlu ada clinical pathway sebagai standar minimum nasional,” ujar Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga AAUI Muhammad Iqbal, dalam webinar ‘Win-win Solution di Kala Inflasi Medis Menanjak‘, Selasa, 6 Mei 2025.
|Baca juga: BCA Bantu Revitalisasi dan Panen Raya Petani Kopi Cikoneng Bogor
|Baca juga: SEOJK Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan Siap Meluncur, AAUI Minta Industri Asuransi Berbenah
Iqbal menjelaskan clinical pathway dapat menjadi acuan bagi perusahaan asuransi dalam menilai kelayakan pembayaran klaim. Tanpa standar yang baku, perusahaan asuransi kerap kesulitan mengukur apakah tindakan medis tertentu memang sesuai atau justru berlebihan.
“Kalau tidak sesuai dengan standar minimum itu, artinya tidak eligible untuk kami bayarkan,” tegasnya.
Rencana ini muncul di tengah meningkatnya rasio klaim asuransi kesehatan yang pada 2023 tercatat mencapai 96,3 persen. Dengan sisa margin hanya 3,7 persen, akibatnya perusahaan asuransi kesulitan menutupi beban operasional.
AAUI menilai inisiatif ini akan menjadi bagian penting dari penguatan ekosistem asuransi kesehatan, sejalan dengan rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menerbitkan Surat Edaran (SEOJK) terkait Asuransi Kesehatan.
|Baca juga: 4 Petinggi GOTO Mundur, Termasuk Wadirut dan Komisaris, Ada Apa?
|Baca juga: Asuransi Multi Artha Guna (AMAG) Bagi-bagi Dividen Tunai Rp198,07 Miliar
Iqbal menambahkan kontrol biaya tak cukup dilakukan melalui audit atau pemangkasan tarif. Diperlukan pendekatan sistematis dari hulu, termasuk edukasi ke masyarakat, peran aktif tenaga medis, hingga kebijakan nasional yang menyeluruh.
“Industri tidak bisa bergerak sendirian. Butuh dukungan dari regulator dan pemerintah untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News