Media Asuransi, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp1.016,3 triliun. Jumlah ini setara 28,1 persen dari pagu anggaran 2025 dan mengalami penurunan 11,26 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan dengan Mei 2024 yang mencapai Rp1.145,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar Rp694,2 triliun atau 25,7 persen dari target APBN. Angka ini naik dibandingkan dengan April 2025 yang sebesar Rp546,8 triliun, namun lebih rendah dibandingkan dengan Mei 2024 yang penyerapannya mencapai 35,6 persen dari pagu.
|Baca juga: Sri Mulyani Sebut APBN Kembali Defisit Rp21 Triliun di Mei 2025
|Baca juga: Inflasi RI Capai 1,6% per Mei 2025, Sri Mulyani Ungkap Alasannya!
Sementara belanja Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp322 triliun atau setara 35 persen dari total alokasi APBN. Adapun belanja Non-Kementerian/Lembaga yang diarahkan untuk manfaat pensiun dan subsidi, mencapai Rp368,5 triliun atau 23,9 persen dari pagu.
Realisasi belanja tersebut digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, bantuan sosial, serta berbagai program prioritas nasional yang telah ditetapkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan transfer ke daerah masih menjadi komponen belanja terbesar dalam struktur APBN sejauh ini.
“Jadi kalau kita lihat komposisi yang paling banyak adalah justru transfer dari sisi persentase total (belanja) pemerintah,” ujarnya, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.
Sri Mulyani menekankan pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi melalui stimulus fiskal yang bersifat terarah. Ia menyebut kebijakan fiskal akan tetap dijaga untuk mendukung kondisi ekonomi, termasuk melalui pemberian restitusi guna menjaga ketahanan korporasi.
|Baca juga: Sebagian Besar Orang Indonesia di Mode Optimistis Hadapi Masa Depan
|Baca juga: Pembiayaan Konsumer Bank Mega Syariah Cerah di Tengah Perlambatan Daya Beli
Pemerintah juga menyiapkan paket stimulus, khususnya pada Juni dan Juli, yang diharapkan dapat turut memutar roda perekonomian. Menurutnya berbagai stimulus tersebut menyasar langsung sektor-sektor yang terdampak seperti UMKM dan sektor padat karya, serta mendukung konsumsi masyarakat.
Pemerintah juga disebut tetap berkomitmen menjaga efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Langkah efisiensi dilakukan melalui penataan kembali alokasi belanja negara.
“Namun juga pada saat yang sama secara selektif mendanai berbagai program-program prioritas nasional yang ditetapkan Bapak Presiden seperti makan bergizi, pemeriksaan kesehatan gratis, pembentukan koperasi desa, dan pembentukan sekolah rakyat,” kata Sri Mulyani.
|Baca juga: Elmie Aman Najas Jadi Direktur Utama Allianz Life Syariah, Intip Profilnya!
|Baca juga: PR Besar Penerapan Skema Co-Payment di Asuransi Kesehatan, Berikut Rinciannya!
Ia menambahkan arah kebijakan belanja juga mempertimbangkan faktor inflasi, seperti pemberian diskon listrik pada awal tahun, untuk menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Editor: Angga Bratadharna
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
