1
1

Pemerintah Fokus Renovasi 2 Juta Rumah Tidak Layak Huni

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. | Foto: Media Asuransi/Muh Fajrul Falah

Media Asuransi, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan pemerintah tengah memprioritaskan program renovasi rumah sebagai langkah awal mengatasi backlog perumahan. Saat ini terdapat sekitar 20 juta keluarga Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Menurutnya kondisi rumah tak layak huni umumnya terjadi di pedesaan dengan masalah sanitasi, lantai tanah, atap bocor, hingga dinding rusak. Sehingga, kondisi ini berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang terdampak.

|Baca juga: Peringati HUT ke-80 RI, Bank Muamalat Kobarkan Semangat Kolaborasi

|Baca juga: Bos LPS Ajak Generasi Muda Menyongsong Ekonomi Indonesia dengan Optimisme, Ini Alasannya!

|Baca juga: Bank Neo Commerce (BBYB) Ajak Nasabah Berpartisipasi Lestarikan Lingkungan Lewat Tabungan Neo Green

“Kita mengusulkan sekitar dua juta rumah untuk direnovasi. Meskipun di pidato nota keuangan belum semuanya bisa diyakinkan, kami ingin meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa sektor ini sangat perlu untuk didorong,” ujar Fahri, dalam webinar, Kamis, 21 Agustus 2025.

Fahri menambahkan renovasi rumah juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi janji Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penyediaan tiga juta unit rumah per tahun. Dari jumlah itu, lanjutnya, dua juta unit diharapkan berasal dari program renovasi di pedesaan.

Lebih lanjut, Fahri menilai, dengan membuat rumah menjadi lebih layak sama pentingnya dengan membangun rumah. “Misalnya rumah yang toiletnya buruk, itu bukan saja buruk bagi penghuninya, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Sanitasi buruk adalah salah satu sumber penyebaran penyakit di banyak daerah,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah juga menekankan pentingnya perbaikan sanitasi sebagai bagian dari pembangunan perumahan. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memperkuat basis data penerima bantuan.

|Baca juga: Aliran Modal Asing Makin Deras, BI Yakin Rupiah Kian Perkasa

|Baca juga: Bos BI Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1% di 2025

Selain soal sanitasi, Fahri mengatakan, masalah perumahan juga masih besar. Ada hampir 10 juta keluarga di Indonesia yang belum punya rumah sendiri. Bahkan lebih parah lagi, sekitar enam juta keluarga bukan cuma tidak memiliki rumah, tetapi juga masih tinggal di tempat yang kondisinya tidak layak huni.

Dengan anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sekitar Rp21,8 juta per unit, lanjut Fahri, program renovasi rumah ditargetkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Editor: Angga Bratadharma

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post BI: Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan II/2025 Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global yang Masih Tinggi
Next Post IDBS Perkuat Ekosistem Keuangan Digital Kolaborasi Lintas Sektor

Member Login

or