Realisasi APBN 2021: Ini Lho Rincian Belanja Pemerintah Hingga September 2021

Media Asuransi, JAKARTA – Realisasi belanja negara dalam APBN 2021 hingga September 2021  mencapai Rp1.806,8 trilin (65,7 persen dari pagu), tumbuh minus 1,9 persen year on year (yoy), lebih rendah dari tahun lalu 15,5 persen yoy.

Mengutip keterangan resmi Kementerian Keuangan, Senin, 25 Oktober 2021, realisasi belanja masih belum optimal khususnya untuk komponen belanja non K/L dan TKDD yang masih mengalami perlambatan. Namun pembiayaan investasi tumbuh signifikan sebesar 172 persen.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.265,3 triliun (64,7 persen dari pagu), tumbuh 4,4 persen yoy, menurun dari tahun lalu 21,2 persen yoy. Penurunan ini sebagai dampak dari Belanja Non-KL karena di periode yang sama tahun 2020 terdapat pembayaran kompensasi.

Belanja K/L tumbuh 16,1 persen yoy, terdiri dari Belanja Modal tumbuh 62,2 persen yoy untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengadaan peralatan dan Belanja Barang tumbuh 42,4 persen yoy untuk mendukung akselerasi program PEN dalam pelaksanaan vaksinasi, klaim perawatan, bantuan upah, dan bantuan usaha mikro.

|Baca juga: APBN 2022 Disahkan DPR, Ini Postur Anggarannya

Realisasi Anggaran Kesehatan mencapai Rp170,8 triliun, tumbuh 60,6 persen yoy, membaik dari tahun lalu 58,5 persen yoy, dimanfaatkan utamanya untuk klaim perawatan 511,7 ribu pasien, pengadaan 107,3 juta dosis vaksin, insentif nakes, serta penanganan kesehatan lainnya (seperti Penerima Bantuan Iuran JKN dan Bantuan Operasional Kesehatan).

Anggaran Perlinsos terealisasi Rp304,1 triliun (86,2 persen dari pagu), dimanfaatkan antara lain untuk BLT Desa, diskon listrik bagi 32,6 juta pelanggan, subsidi bunga UMKM, program pra kerja, bantuan PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 17,1 juta KPM, dan bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta keluarga.

Penyaluran TKDD terealisasi sebesar Rp541,5 triliun atau 68,1 persen dari pagu, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Hal ini antara lain karena dampak relaksasi penyaluran beberapa jenis dana transfer di 2020, tetapi pertumbuhan penyaluran TKDD ini membaik dibanding bulan lalu. “Dengan demikian belanja daerah tetap harus diakselerasi melalui peran aktif Pemda,” tulis pemerintah.

Lebih lanjut, pemerintah menjelaskan bahwa Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021.

Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta.

Realisasi program PEN sampai dengan 22 Oktober 2021 mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu. Progress signifikan dari PEN terjadi pada kluster perlindungan sosial dan kesehatan.

Hingga pertengahan Oktober, insentif pajak telah dimanfaatkan sebesar Rp60,57 triliun dengan perincian insentif dunia usaha (PMK-9) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp57,81 triliun, insentif PMK-21 (PPN DTP Rumah) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp0,64 triliun, insentif PMK-31 (PPnBM DTP Kendaraan Bermotor) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp2,08 triliun, dan Insentif PMK-102 (PPN DTP Sewa Outlet Ritel) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp45,01 miliar.

|Baca juga: Pemulihan Ekonomi Global Berlanjut, Namun Lebih Rendah dari Perkiraan Sebelumnya

Kepabeanan dan cukai juga berperan aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk bidang kesehatan.  Realisasi insentif tahun 2021 mencapai Rp6,20 triliun sementara insentif yang diberikan berupa impor alat alat kesehatan (Rp1,57 triliun) dan impor vaksin (Rp4,63 triliun).  Sementara itu realisasi impor vaksin sepanjang tahun 2021 telah mencapai 283 juta dosis (tahun 2020 sebesar 1,2 juta dosis).

Akselerasi pembiayaan investasi berjalan sesuai tahapan yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, seperti pendidikan dan infrastruktur. Pembiayaan Investasi terealisasi sebesar Rp75,1 triliun dengan pencairan kepada beberapa BUMN, dan pinjaman PEN daerah.

Tata kelola pembiayaan investasi semakin terjaga dengan adanya key performance indicator (KPI),  pencairan alokasi pembiayaan investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi pembiayaan investasi. Khusus bulan September realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp13,32 triliun.