Hong Kong Akan Terapkan RBC untuk Perusahaan Asuransi

Media Asuransi, GLOBAL – Undang-undang Asuransi (Amandemen) 2023 disahkan oleh Dewan Legislatif Hong Kong. Ordonansi Amandemen mengubah Ordonansi Asuransi (IO) dan menerapkan Risk Based Capital (RBC) untuk perusahaan asuransi di Hong Kong yang sejalan dengan prinsip-prinsip inti yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengawas Asuransi Internasional. 

Otoritas Asuransi (IA) akan meluncurkan konsultasi publik mengenai peraturan tambahan dan mempersiapkan persyaratan rinci rezim RBC. Target tanggal efektif rezim RBC diharapkan pada tahun 2024.

Rezim kecukupan modal atau based capital, berbasis aturan yang ada saat ini menilai kecukupan modal perusahaan asuransi berdasarkan margin solvabilitasnya, yang terkait dengan pendapatan premi dan tingkat kewajiban asuransi. 

|Baca juga: Hong Kong Dinilai Akan Jadi Pusat Asuransi Internasional, Apa Sebabnya?

Hal ini akan digantikan oleh rezim RBC, dengan efek bahwa persyaratan modal yang dikenakan pada perusahaan asuransi akan sepadan dengan risiko yang mereka tanggung, yang akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pencocokan aset dan liabilitas, profil risiko, dan bauran produk.  

Kerangka kerja RBC mencakup tiga pilar sebagai berikut:

Pilar 1, terdiri dari persyaratan kuantitatif, termasuk kecukupan modal dan penilaian penilaian.

Pilar 2, menetapkan persyaratan kualitatif, termasuk tata kelola perusahaan, manajemen risiko perusahaan, dan penilaian risiko sendiri dan solvabilitas.

Pilar 3, mencakup penyampaian informasi secara berkala kepada regulator dan pengungkapan informasi secara berkala kepada publik oleh perusahaan asuransi.

Di bawah Ordonansi Amandemen, IA diberikan kekuasaan legislatif tambahan untuk menetapkan tingkat kontrol solvabilitas dan metodologi penilaian untuk menentukan bagaimana persyaratan modal akan dipenuhi. Kerangka kerja baru ini memperkenalkan dua tingkat kontrol solvabilitas eksplisit: (i) jumlah modal yang ditentukan, di bawah jumlah tersebut dapat memicu tindakan intervensi regulator atas dasar solvabilitas; dan (ii) jumlah modal minimum, tingkat modal di bawah jumlah tersebut, di mana IA dapat menggunakan kekuatan intervensinya yang terkuat.

|Baca juga: Cigna Melihat Peningkatan Penjualan Asuransi Jiwa di Hong Kong, Pasca-pandemi

Di bawah rezim modal berbasis aturan, perusahaan asuransi jiwa diharuskan untuk memelihara dana dan rekening yang berbeda untuk setiap kelas bisnis asuransi jiwa jangka panjang secara terpisah.

Di bawah rezim yang baru, dana dan rekening ini dikelompokkan ke dalam dana dan rekening terpisah untuk kelas C, G, dan H (yaitu bisnis terkait dan bisnis pensiun tertentu) dan bisnis lainnya. Pengelompokan dana ini mengelompokkan kelas-kelas bisnis asuransi dengan risiko yang sama dan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis dengan mewajibkan perusahaan asuransi untuk memisahkan dana dari bisnis yang berpartisipasi dengan dana dari bisnis yang tidak berpartisipasi.

Undang-undang yang baru memperkenalkan konsep penanggung yang ditunjuk dan memungkinkan IA untuk menunjuk penanggung yang didirikan di luar negeri (jika menurut pendapatnya penanggung tersebut menjalankan sebagian besar bisnis asuransinya di atau dari Hong Kong) sehingga persyaratan yang diberlakukan pada mereka terkait dengan penilaian, persyaratan modal dan dana, dan persetujuan personil tertentu selaras dengan persyaratan yang diberlakukan pada penanggung yang didirikan di Hong Kong.

Selain itu, undang-undang baru tersebut juga mengamanatkan persetujuan peraturan terpisah untuk pengendali pemegang saham minoritas yang berniat untuk menjadi pengendali mayoritas dengan mengakuisisi 50% atau lebih hak suara perusahaan asuransi. Persyaratan ini berlaku terlepas dari apakah pengendali pemegang saham tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan untuk mencapai 15% atau lebih dari kekuatan suara perusahaan. Di bawah kerangka kerja yang baru, IA selanjutnya diberi wewenang untuk menolak pengendali pemegang saham yang telah disetujui jika mereka memutuskan bahwa pengendali pemegang saham tersebut tidak lagi sesuai dan layak.

Undang-undang juga mewajibkan perusahaan asuransi umum untuk menunjuk aktuaris yang disetujui dan mengajukan laporan aktuaria berkala secara teratur. Persyaratan ini memastikan bahwa perusahaan asuransi umum memiliki aktuaris yang disetujui oleh IA untuk melakukan penilaian dan menyerahkan laporan aktuaria secara berkala, serupa dengan persyaratan yang berlaku pada perusahaan asuransi bisnis jangka panjang.

Editor: S. Edi Santosa