Media Asuransi, JAKARTA – Penanggulangan bencana membutuhkan peran public private partnership antara pemerintah dan swasta, agar dapat diciptakan sistem yang fleksibel, lebih cepat tanggap, dan responsif, serta tidak tergantung pada anggaran pemerintah.
Hal ini disampaikan Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, dalam sesi diskusi Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Asuransi Mikro sebagai Manajemen Risiko Bencana untuk Masyarakat” yang diadakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Jakarta, Rabu, 22 November 2023.
|Baca juga: Membahas Kembali Skema Asuransi Bencana di Revisi UU Penanggulangan Bencana
“Pembiayaan untuk mengatasi bencana ini sangat terbatas, bahkan pemerintah juga masih terbatas oleh aturan. Biasanya kalau ada bencana tidak fleksibel dan urgensinya kecil,” ujar Deni.
Untuk itu, diperlukan sistem yang fleksibel, lebih cepat tanggap, dan responsif, serta tidak tergantung pada anggaran pemerintah. “Itulah mengapa butuh peran serta public private partnership. Antara pemerintah dan swasta, individual maupun pelaku usaha, serta lembaga sosial dan masyarakat,” tambahnya.
Deni juga menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan relokasi anggaran dalam suatu bencana, makanya perlu sistem yang fleksibilitas. “Pemerintah baru bisa memakai dana urgensi itu kalau bencana nasional. Karena terbatasnya anggaran pemerintah juga harus melakukan relokasi anggaran,” pungkasnya.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
