Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa per November 2023 utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar US$400,9 miliar. Nilai utang per November 2023 ini tumbuh 2,0 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Oktober 2023 sebesar 0,7 persen yoy. BI menilai utang luar neegeri (ULN) Indonesia tetap terkendali.
Peningkatan ULN tersebut terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik. “Posisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global yang berdampak pada meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS,” kata Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa, 16 Januari 2024.
|Baca juga: Bank Indonesia: Utang Luar Negeri Indonesia Oktober 2023 Menurun
ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah di bulan November 2023 sebesar US$192,6 miliar atau tumbuh 6,0 persen yoy. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0 persen yoy.
Menurut BI, Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk Sukuk Global. Hal ini terjadi seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Selain itu berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
Pemanfaatan ULN pada November 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat. Sehingga pemanfaatan ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,6 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,9 persen). “Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah,” jelas Erwin.
|Baca juga: BI: Surplus Neraca Perdagangan Topang Ketahanan Ekonomi
Di sisi lain, data BI menunjukkan bahwa utang luar negeri swasta kembali menurun. Posisi ULN swasta pada November 2023 tercatat sebesar US$196,2 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2 persen yoy. Kontraksinya lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan Oktober 2023 sebesar 2,3 persen yoy.
Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations). ULN financial corporations mengalami kontraksi sebesar 6,1 persen yoy dan ULN nonfinancial corporations terkontraksi sebesar 2,5 persen yoy.
Kontraksinya lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya. Pada Oktober 2023, ULN financial corporations mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen yoy dan ULN nonfinancial corporations terkontraksi sebesar 2,3 persen yoy.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta.
Menurut Erwin Haryono, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada November 2023 tetap terjaga, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,3 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. “Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelas Erwin.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News