Media Asuransi, JAKARTA – Enam BUMN berkolaborasi menyelenggarakan Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP). Hal ini sebagai upaya membangun budaya transparansi keterbukaan informasi di lingkungan BUMN seperti yang didorong oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Forum edukasi yang diadakan di Jakarta, Selasa, 23 April 2024, dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN, Hendrika Nora Osloi Sinaga dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H Fathan, merupakan hasil kolaborasi antara Indonesia Re dan Indonesia Financial Group (IFG), dan didukung oleh Perum Bulog, Danareksa, MIND.ID, dan Asabri.
Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Forum Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan awareness karyawan di lingkungan Indonesia Re Group dan juga stakeholder terhadap pentingnya keterbukaan informasi untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan, responsive, dan akuntabel, serta memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat.
|Baca juga: Kolaborasi IFG dan Indonesia Re Kaji Standarisasi Data Baru di Industri Asuransi
Penerapan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan kuat bagi praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi publik memiliki peran signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. “Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk berkomitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik secara konsisten,” jelas Benny.
Benny menambahkan bahwa Indonesia Re terus berupaya untuk terus mengoptimalkan fungsi PPID dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indonesia Re tengah mengembangkan Mobile Apps PPID yang diharapkan dapat secara konsisten melakukan update informasi yang dibutuhkan publik ke dalam platform ePPID perusahaan.
“Indonesia Re akan terus berkomitmen dalam menjalankan keterbukaan dan transparansi informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Hal ini tercermin dengan adanya bagian khusus pada situs perusahaan yang memuat informasi-informasi wajib yang harus disampaikan kepada publik seperti laporan tahunan, laporan keuangan dan informasi lainnya yang perlu diketahui oleh seluruh stakeholder perusahaan,” tambah Benny Waworuntu.
Selain itu, lanjut Benny, dengan memberikan kemudahan akses informasi bagi publik, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik juga dapat menjamin keberlangsungan usaha bagi perusahaan BUMN, khususnya pada Klaster Asuransi dan Dana Pensiun. Benny berharap kegiatan ini dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menjadi momentum untuk mengoptimalkan praktik good corporate governance (GCG).
|Baca juga: Indonesia Re Gelar CEO Forum 2024: Digitalisasi Asuransi Adalah Keharusan
“IFG sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada forum edukasi keterbukaan informasi publik ini. Diharapkan dengan kegiatan ini, IFG dan BUMN lainnya dapat mendorong tersedianya sistem informasi dan dokumentasi yang sesuai dan terkelola dengan baik, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik” jelas Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko.
Berbagai inovasi terus dilakukan oleh BUMN dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Di antaranya menyiapkan sarana dan infrastruktur untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi, termasuk akses bagi para kaum disabilitas.
Selain pemaparan mengenai Keterbukaan Informasi Publik, akan dilaksanakan juga penandatanganan Komitmen bersama Keterbukaan Informasi bersama dengan BUMN lain di antaranya IFG, Perum Bulog, Asabri, Danareksa dan MIND ID.
Forum Edukasi ini juga turut dihadiri oleh beberapa perusahaan BUMN lainnya, perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa, Komisaris dan Direksi Indonesia Re Group serta mitra bisnis Indonesia Re.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
