Cegah Penipuan Dana Asuransi Kesehatan, China Terapkan Kode Pelacakan Obat!

Media Asuransi, GLOBAL – Administrasi Keamanan Kesehatan Nasional China (NHSA) akan segera memberlakukan aturan ketat terhadap dana asuransi kesehatan melalui penerapan kode pelacakan obat secara nasional.

Langkah ini bertujuan untuk mencegah aktivitas penipuan seperti penjualan ulang obat bersubsidi, penyalahgunaan kartu asuransi kesehatan, dan resep palsu.

|Baca juga: Tiga Komisaris dan 1 Direksi Fajar Surya Wisesa (FASW) Mundur

|Baca juga: Legislator Dukung Langkah Menkeu Beri Edukasi Pasar Modal untuk Siswa SD

Kode pelacakan obat adalah identitas elektronik unik untuk setiap obat yang digunakan untuk membangun model data berskala besar guna meningkatkan pengawasan. NHSA akan memanfaatkan data ini guna mendeteksi dan menindak pelanggaran, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal.

“Peningkatan sistem kode keamanan pasokan obat nasional diperlukan untuk melacak proses distribusi medis dan memastikan transparansi serta akuntabilitas,” menurut sumber industri dikutip dari Insurance Asia, Selasa, 7 Januari 2025.

Pada April 2024, NHSA telah meluncurkan program percontohan nasional untuk pengumpulan dan penggunaan kode pelacakan. Pada November 2024, NHSA mempertanyakan 46 institusi medis terkait klaim ganda yang terdeteksi melalui kode ini. Langkah tersebut menjadi awal dalam pengaturan dana asuransi melalui teknologi pelacakan.

NHSA juga mengadakan dua kali diskusi dengan lebih dari 100 perusahaan farmasi untuk mengarahkan inspeksi mandiri, menyelesaikan potensi pelanggaran, dan memperjelas regulasi. Otoritas kesehatan lokal diminta mengadakan kegiatan serupa di wilayah masing-masing.

|Baca juga: DAI Siap Ambil Langkah Strategis Hadapi Putusan MK soal Pasal 251 KUHD

|Baca juga: MK: Polis Asuransi Tidak Boleh Dibatalkan Sepihak!

“Praktik curang seperti tagihan kosong dan perdagangan obat ilegal harus dihindari, dan pengadaan obat secara etis harus dijaga,” ujar NHSA.

Pada September 2024, pihak berwenang China mendeteksi pelanggaran dana asuransi kesehatan senilai lebih dari CNY2,2 miliar (sekitar Rp4,9 triliun), yang menjadi bukti perlunya langkah pengawasan lebih ketat.

Editor: Angga Bratadharma