Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) TA 2023. Adapun tema yang diusung pada Rakornas PA tahun ini yaitu “Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”.
Tema tersebut diangkat untuk menggambarkan strategi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam meningkatkan kualitas dan kinerja belanja APBN yang produktif. Dengan begitu, diharapkan belanja negara dapat memberikan dampak yang menjangkau dan langsung menyentuh seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
|Baca Juga: OJK dan Bappenas Bersinergi Dukung Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional
Pemerintah memfokuskan strategi meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Penekanan terhadap belanja berkualitas/spending better terus dimunculkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahunnya.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Selain itu, tren perbaikan diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan membaiknya leading indicators, peningkatan mobilitas masyarakat pasca Pandemi Covid-19, berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional, serta peningkatan aliran PMA ke Indonesia.
|Baca juga: PC-PEN Jadi Kunci Berhasilnya Pemulihan Ekonomi Nasional
“Yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya. Apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden, Wakil Presiden? Yang sudah disepakati kabinet, dan kemudian dijalankan konsisten. Karena sering kemudian ada gap yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah kerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran, dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan ketetapan di dalam kabinet. Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja, dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional,” jelas Menkeu saat membuka acara puncak di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta 17, Mei 2023.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan menekankan pentingnya belanja berkualitas dalam pelaksanaan APBN. Di masa Pandemi Covid-19 belanja berkualitas menjadi krusial karena sempitnya ruang fiskal akibat refocussing APBN untuk penanganan pandemi. Pasca-pandemi, belanja berkualitas tidak kalah pentingnya mengingat kita harus mengejar pencapaian target-target RPJMN 2020–2024.
Untuk itu, peningkatan kualitas belanja menjadi keniscayaan bagi pemerintah. Belanja Negara harus diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
