|Baca juga: Kolaborasi Pemerintah & TNI-POLRI Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi RI
Realisasi inflasi pada 2022 tercatat 5,51%. Pemerintah pun tetap menjalankan kebijakan extra effort tahun ini, guna menekan laju inflasi kembali ke rentang target sasaran ±3%. Sektor jasa keuangan yang masih menggeliat dan likuiditas perbankan yang masih terjaga semakin mengonfirmasi bahwa masih ada ruang untuk mendorong investasi yang bersumber dari tabungan rumah tangga (menengah atas) dan korporasi. “Hal ini meningkat signifikan di masa pandemi, tetapi belum dioptimalkan kembali untuk ekspansi dan belanja pasca penghentian PPKM saat ini,” kata Airlangga. Per Januari 2023, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan adalah 8,03% (yoy) dan kredit 10,53% (yoy), kemudian nilai kelolaan Asset Under Management (AUM) mencapai Rp829 triliun dengan reksa dana masih menjadi favorit masyarakat dengan nilai Rp509 triliun. Dalam jangka menengah panjang, pemerintah mendorong kebijakan ekonomi transformatif antara lain mellaui kebijakan hilirisasi SDA, transisi energi, pengembangan SDM, dan pembangunan infrastruktur, dengan menargetkan sebanyak 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) selesai pada 2024 dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp360 triliun.|Baca juga: BI Luncurkan TD Valas DHE, Dorong Eksportir Simpan DHE Dalam Negeri
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ekspor bahan baku akan terus dikurangi, dan industri hilir berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus didorong. Pemerintah mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha, industri jasa keuangan dan para investor untuk mengawal kebijakan hilirisasi ini. Selain itu, Pemerintah mendorong terus percepatan transisi energi nasional, termasuk di dalamnya pengembangan ekosistem electric vehicles (EV), di mana Pemerintah memberikan insentif supaya bisa lebih maju lagi,” papar Airlangga. Lebih lanjut dia jelaskan, hasil KTT G20 Tahun 2022 memberikan komitmen nyata di antaranya Pandemic Fund untuk mengatasi pandemi di masa depan sebesar US$1,5 miliar, Indonesia berkontribusi sebesar US$50 juta. Selain itu kebijakan transisi energi berkelanjutan melalui BALI COMPACT, dan komitmen mendukung pemulihan bagi negara rentan melalui alokasi Special Drawing Right (SDR) oleh IMF. Terdapat pula beberapa skema kerja sama ekonomi bilateral seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan investasi senilai US$20 miliar (Rp311 triliun) untuk membantu transisi energi di Indonesia, serta Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). “Kesemuanya ini untuk mendorong business opportunities dalam pengembangan green and blue economy,” pungkas Airlangga.| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

