Media Asuransi, DENPASAR – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara nasional. Berdasarkan data yang diterima Komisi XI, jumlah BUMN yang mencapai 1.046 entitas belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
Kamrussamad menyebutkan data menunjukkan 52 persen BUMN masih mengalami kerugian dengan nilai mencapai lebih dari Rp50 triliun setiap tahun. Sementara itu, 97 persen setoran dividen negara justru hanya bersumber dari delapan BUMN.
“Ini menunjukkan adanya ketimpangan produktivitas yang sangat serius,” ungkap Kamrussamad, dalam kunjungan spesifik Komisi XI ke Denpasar, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 10 Desember 2025.
|Baca juga: Manulife Dynamic Wealth Assurance Resmi Meluncur untuk Bantu Nasabah Hadapi Masa Depan
|Baca juga: Cetak Laba Tertinggi dan Ekuitas Tembus Rp1 Triliun, Lippo General Insurance (LPGI) Raih Peringkat Excellent
Menanggapi kondisi tersebut, Kamrussamad menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah membentuk superholding BUMN yang terdiri dari dua pilar utama: Investment Management dan Asset Management. Struktur baru ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan kinerja BUMN di berbagai sektor.
“Superholding ini sangat kita harapkan dapat menjadi solusi untuk mengkonsolidasikan BUMN agar lebih produktif dan efisien. Tujuannya jelas memperbaiki kinerja korporasi dan memastikan BUMN tidak lagi mengalami kerugian di tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Kamrussamad menekankan penguatan manajemen dan penataan ulang portofolio BUMN diperlukan agar perusahaan milik negara mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
