Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pembangunan infrastruktur jalan nasional menjadi kunci strategis dalam menekan tingginya biaya logistik sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Jalan diposisikan bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan instrumen utama untuk mempercepat distribusi dan mengendalikan inflasi pangan nasional.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar menyatakan biaya logistik Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data 2023, biaya logistik nasional mencapai 14,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan sektor transportasi darat dan laut menyumbang sekitar 80 persen dari total biaya tersebut.
“Biaya transportasi tetap menjadi kontributor terbesar biaya logistik. Padahal, performa layanan logistik kita masih di bawah negara tetangga,” ujar Roy, dalam Webinar Nasional Hari Jalan, Kamis, 18 Desember 2025.
Roy menjelaskan kondisi tersebut turut tercermin dari penurunan peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia yang merosot dari posisi 46 ke peringkat 61 dalam lima tahun terakhir. Dari sisi efisiensi waktu tempuh, Indonesia mencatatkan 1,82 jam per 100 kilometer, tertinggal dari China yang hanya membutuhkan 1,21 jam per 100 kilometer.
Ia menilai tingginya biaya logistik dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, mulai dari kerusakan jaringan jalan, kemacetan di kawasan metropolitan, hingga rendahnya pemanfaatan angkutan massal. Khusus di wilayah Jabodetabek, kemacetan bahkan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp65 triliun sepanjang 2023.
|Baca juga: Perkuat Komitmen Kesejahteraan Mitra Driver, GoTo Luncurkan Platform Bursa Kerja Mitra Gojek
|Baca juga: Pasar Asuransi Perlindungan Hukum Kian Menggeliat, Ini Faktor Penopangnya!
Roy menegaskan jaringan jalan memegang peran vital dalam ekosistem Pangan, Energi, dan Air (PAA). Konektivitas yang andal dinilai mampu mempercepat distribusi dari sentra produksi ke pasar, sehingga menjaga ketersediaan pasokan dan menekan volatilitas harga pangan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040. Melalui peta jalan ini, Kementerian PU menargetkan pembangunan jalan nasional minimal sepanjang 36.000 kilometer guna meningkatkan rasio pelayanan dan efisiensi logistik secara nasional.
Hingga 2029, pemerintah berencana membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan secara masif, termasuk pembangunan 1.500 kilometer jalan tol baru, 1.765 kilometer jalan nasional baru, lebih dari 18 ribu meter jembatan, serta penguatan jalan lingkar dan jalan daerah tematik.
Saat ini, total panjang jalan di Indonesia mencapai 537 ribu kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 ribu kilometer merupakan jalan nasional yang telah menghubungkan 106 pelabuhan laut utama, 44 bandara pengumpul, serta 70 kawasan strategis pariwisata nasional.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
