Media Asuransi, JAKARTA – Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai memiliki dimensi ekonomi yang tidak terpisah dari dinamika hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS).
Dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kinerja perdagangan disebut akan sangat bergantung pada isi dan posisi tawar Indonesia dalam kesepakatan bilateral tersebut.
Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan keputusan Indonesia bergabung dalam forum tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai langkah geopolitik. Menurut dia, terdapat keterkaitan dengan arah perjanjian perdagangan yang tengah dibangun dengan Amerika Serikat.
|Baca juga: Sah! Ini Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Baru BPJS Kesehatan 2026-2031
|Baca juga: Ekonom Permata Bank Beberkan 4 Risiko Global yang Berdampak ke Ekonomi RI
|Baca juga: Permata Bank Nilai Suku Bunga Kredit Perbankan Berpeluang Turun Bertahap
“APBN di satu sisi, ya kan, tetapi memang kalau kami melihatnya itu sepertinya juga part of dari perjanjian trade deal ini juga,” ujar Faisal, dalam Media Briefing PIER Economic Review 2025, Jumat, 20 Februari 2026.
Ia menilai pendekatan pemerintah yang mempererat hubungan dengan Amerika Serikat merupakan langkah rasional, mengingat negara tersebut merupakan ekonomi terbesar dunia. Namun, manfaat nyata bagi Indonesia akan sangat ditentukan oleh struktur kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak.
Faisal menegaskan dampak terhadap ekspor, investasi, maupun penerimaan negara tidak akan signifikan apabila Indonesia tidak memperoleh perlakuan yang lebih kompetitif dibanding negara lain. Keunggulan tarif atau perlakuan khusus menjadi faktor kunci dalam menentukan besarnya peluang yang bisa dimanfaatkan.
“Kalau memang tidak eksklusif ke Indonesia, tentunya ini juga tidak akan memberikan dampak signifikan. Tapi jika memang ada eksklusivitas Indonesia di tengah Amerika memberikan sanksi ke beberapa negara lain, ini memang menjadi peluang buat kita,” ujarnya.
Struktur tarif menjadi indikator utama dalam membaca peluang itu. Saat ini tarif umum disebut masih berada di kisaran 19 persen, dengan kemungkinan penerapan tarif nol persen untuk komoditas tertentu melalui skema Tariff Rate Quota (TRQ). Skema ini akan menentukan seberapa besar dorongan terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Dalam proyeksinya, Faisal memperkirakan neraca perdagangan Indonesia masih berpotensi mencatat surplus, meski dengan tren yang cenderung menyusut. Keberlanjutan surplus tersebut, menurut dia, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia memanfaatkan perubahan arus perdagangan global dan mengoptimalkan akses pasar.
|Baca juga: Efek MSCI dan Moody’s Dinilai Bersifat Jangka Pendek terhadap Pasar Keuangan RI
|Baca juga: Rupiah Belum Aman, Ekonom Permata Bank Sebut Tekanan Global dan Domestik Masih Menghantui
|Baca juga: Premi Industri Asuransi Umum Tembus Rp112,81 Triliun di Kuartal IV/2025
Meski demikian, ia mengingatkan, analisis dampak kesepakatan belum dapat dinilai secara utuh sebelum dibandingkan dengan perjanjian dagang Amerika Serikat dengan negara lain yang memiliki struktur ekspor serupa. Tanpa pembandingan tersebut, daya saing Indonesia belum bisa diukur secara komprehensif.
Selain faktor perdagangan, risiko geopolitik global juga menjadi perhatian, khususnya ketegangan di Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya meningkatkan beban impor energi nasional.
“Kalau terjadi dinamika geopolitik di Timur Tengah, biasanya dari sisi energi dan fuel harganya akan naik, dan itu akan berdampak pada sisi impor kita juga,” tuturnya.
Kenaikan harga energi tersebut dinilai dapat memperbesar beban subsidi dan menekan ruang fiskal apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Terlebih, apabila kesepakatan dagang turut mencakup pergeseran sumber impor energi ke Amerika Serikat maka struktur biaya dan ketahanan pasokan perlu dihitung secara cermat agar tidak menambah tekanan terhadap APBN.
Dengan demikian, menurut Faisal, keterlibatan Indonesia dalam BoP dinilai memiliki implikasi yang lebih luas dari sekadar diplomasi. Manfaat ekonominya akan sangat ditentukan oleh desain kesepakatan dagang, struktur tarif, serta dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas fiskal dan perdagangan nasional.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
