Media Asuransi, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebutkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mendapatkan modal awal sebesar Rp300 triliun. Dana itu berasal dari inefisiensi anggaran hingga hasil sitaan korupsi selama 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo.
Rencana pemerintah menambah modal Rp300 triliun untuk Danantara tersebut pun mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Menanggapi hal itu, Direktur Riset CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto menilai, kebijakan itu terbilang tidak lazim karena nominalnya yang sangat besar dibandingkan dengan skema penambahan modal sebelumnya.
|Baca juga: Mobil Listrik Murni Kalah Populer? Ternyata Ini Faktor yang Bikin Hybrid Lebih Diminati
|Baca juga: Pengamat Harap Keberadaan Danantara Berdampak Positif untuk Perekonomian RI
“Selama ini kalau kita mau menambah modal negara ke BUMN, Rp1 triliun, Rp2 triliun, Rp3 triliun saja itu butuh kajian yang serius. Ini tiba-tiba menambah Rp300 triliun, jadi menurut saya agak tidak seperti yang seharusnya,” kata Akhmad, dalam CORE Media Discussion, di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
Menurutnya, dana sebesar itu juga bersumber dari anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan lain. Apalagi, skema penggunaannya masih belum sepenuhnya jelas. “Dana yang dipakai (modal Danantara) ini bisa dibilang dana uang panas,” ujarnya.
Meski demikian, Akhmad berharap kebijakan ini dapat membawa dampak positif bagi tata kelola BUMN di masa depan. Ia menilai persoalan korupsi di lingkungan BUMN bukanlah hal baru, sehingga penting untuk memastikan tambahan modal benar-benar digunakan secara transparan dan efektif.
|Baca juga: Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas, Pertama di Indonesia!
“Saya berharap dengan begini, BUMN kita bisa lebih baik. Kalau ada yang bertanya apakah nanti bakal ada korupsi, ya korupsi itu sudah ada sejak dulu. Justru sekarang kita harus memastikan dengan tambahan modal ini, pengelolaan BUMN bisa lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sebelumnya Penasihat Khusus Presiden Bambang Brodjonegoro menegaskan efisiensi anggaran Rp300 triliun yang disebut Presiden bukanlah suntikan modal operasional untuk Danantara, melainkan ditujukan untuk diinvestasikan.
|Baca juga: Manajemen Bank Jatim (BJTM) Buka Suara soal Kasus Manipulasi Kredit di Cabang Jakarta
“Oh mungkin tidak begitu maksudnya ya. Jadi artinya yang ingin ditekankan oleh Bapak Presiden adalah Beliau ingin menekankan efisiensi dari pemakaian anggaran,” ujar Bambang.
|Baca juga: Profil Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga yang Diduga Terlibat Korupsi Rp193,7 Triliun
Ia menegaskan BPI Danantara sudah memiliki modal yang berasal dari kepemilikan saham BUMN yang sebelumnya dipegang oleh kementerian atas nama pemerintah. Kini, kepemilikan tersebut dialihkan ke Danantara, yang tetap berada di bawah kendali pemerintah.
“Jadi modal Danantara adalah yang ada sekarang di BUMN. Ini kan kayak membuat semacam super holding dari BUMN. Jadi ya dijumlah semua, modalnya Pertamina, Telkom, Bank Mandiri dan semuanya,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
