Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat pembangunan jaringan jalan nasional sebagai tulang punggung pencapaian swasembada pangan. Fokus diarahkan pada peningkatan konektivitas kawasan lumbung pangan, mulai dari Sumatra, Kalimantan, hingga Papua, guna memastikan distribusi hasil pertanian berjalan efisien dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar menegaskan infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam ekosistem Pangan, Energi, dan Air (PAA). Menurutnya, konektivitas yang baik menjadi prasyarat agar hasil produksi pangan dapat menjangkau pasar secara cepat dan merata.
“Dalam rangka mendukung kawasan lumbung pangan atau food estate, Kementerian PU telah menetapkan sejumlah koridor prioritas. Penanganan jalan difokuskan pada wilayah strategis, seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, hingga Papua,” ujar Roy, dalam Webinar Nasional Hari Jalan, Kamis, 18 Desember 2025.
Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah pembangunan jalan Wanam–Muting sepanjang 138,5 kilometer di Papua Selatan. Proyek ini ditujukan untuk mendukung kawasan irigasi dan pertanian serta membuka akses distribusi hasil pangan dari wilayah timur Indonesia.
Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp527 miliar untuk pembangunan akses menuju Food Estate Belanti dan Dadahuk di Kalimantan Tengah pada periode 2020–2022. Akses jalan ini dinilai krusial untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya angkut hasil pertanian.
|Baca juga: FWD Rombak Jajaran Direksi, Efektif Awal Januari 2026!
Penguatan konektivitas tidak hanya difokuskan pada jalan nasional. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga juga mempercepat peningkatan jalan di wilayah pedesaan. Pada periode 2023–2024, lebih dari 3.180 kilometer jalan daerah telah ditangani, dengan sekitar 70 persen diarahkan untuk mendukung akses pertanian dan perkebunan.
Di sisi lain, Kementerian PU mulai mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan jalan. Roy menyebut penggunaan kecerdasan artifisial (AI) diterapkan untuk mendeteksi kerusakan jalan secara dini, sementara sistem data seperti Enterprise Road Management System (ERMS) digunakan untuk memastikan penganggaran lebih tepat sasaran.
|Baca juga: Biaya Logistik Tembus 14,1% PDB, Kementerian PU Dorong Jalan Nasional Jadi Senjata Tekan Harga
“Kami juga memperkuat kolaborasi. Pemerintah berperan sebagai orkestrator, sementara dunia usaha memperkuat investasi logistik, dan akademisi menyediakan evaluasi dampak,” tuturnya.
Dengan konektivitas yang semakin terintegrasi, Roy optimistis pembangunan infrastruktur jalan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen serta penurunan tingkat kemiskinan menuju nol persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
