Media Asuransi, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menilai solusi backlog perumahan perlu disertai dengan pembentukan lembaga offtaker. Selama ini terdapat kontradiksi antara data kebutuhan rumah yang besar dengan rendahnya jumlah permintaan nyata.
“Katanya backlog ada 15 juta, tapi antreannya cuma 300 ribu. Itu kan kontradiksi. Kalau benar ada 15 juta backlog, seharusnya antreannya panjang sekali,” kata Fahri, dalam sebuah webinar, Kamis, 21 Agustus 2025.
|Baca juga: Pemerintah Dinilai Serius Atasi Persoalan Backlog Perumahan di Indonesia, Apa Buktinya?
Ia menegaskan masalah bukan terletak pada ketersediaan hunian, tetapi pada sistem distribusi dan mekanisme permintaan. Saat ini pengembang masih harus memasarkan rumah, padahal klaim backlog menunjukkan tingginya kebutuhan.
“Maka diusulkan ada lembaga offtaker. Supaya pengembang hanya fokus membangun di tanah yang ditunjuk pemerintah, sementara pemasaran ditangani pemerintah. Persis seperti Bulog yang menyerap hasil panen,” jelas Fahri.
Menurutnya banyak negara yang berhasil mengatasi masalah perumahan sosial dengan model offtaker. Dengan mekanisme ini, pemerintah bisa menjamin kepastian pasar bagi pengembang, sementara masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah mengakses rumah.
|Baca juga: Bank Jakarta Komitmen Dorong Transaksi Nontunai di Pasar Tradisional
|Baca juga: Sektor Perumahan Berpotensi Jadi Mesin untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%
Selain offtaker, Fahri menyoroti perlunya sistem antrean yang transparan, sebagaimana diatur dalam Tapera. Namun, ia mengkritisi belum optimalnya implementasi Tapera dalam membangun sistem antrean perumahan.
“Saya mengkritik Tapera karena tugasnya membangun sistem antrean. Kalau benar backlog 15 juta, tentu antreannya panjang. Seperti antre haji di Indonesia, orang daftar dulu meski berangkat 20–30 tahun kemudian,” ujar Fahri.
Dengan mekanisme antrean yang jelas, lanjut Fahri, backlog perumahan bisa dipetakan secara nyata. “Ini akan memberi kepastian bagi pengembang dan lembaga pembiayaan seperti BTN, serta mengakhiri anomali rumah kosong di satu sisi dan backlog besar di sisi lain,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
