Indef Sebut Program Koperasi Merah Putih Minim Transparansi dan Perencanaan

Media Asuransi, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti skema pendanaan ambisius pada program Koperasi Merah Putih yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.

Indef berpendapat program ini selain minim transparansi dan perencanaan juga akan berdampak pada tata kelola keuangan negara.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menyampaikan program ini ditargetkan membuat 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan dengan dana yang mencapai Rp240 triliun hingga Rp400 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Himbara, dan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

|Baca juga: Tabungan Masyarakat di Bank Turun per April 2025, LPS Beberkan Alasannya!

|Baca juga: Petani Tidak Perlu Lagi Takut Gagal Panen, Peta Jalan Asuransi Pertanian 2025–2030 Resmi Meluncur!

“Artinya Rp400 triliun untuk MBG, kemudian Rp240 triliun untuk koperasi, jadi Rp640 triliun dari total APBN 2026. Yang pasti dari Rp3.600 triliun itu sudah hampir seperenamnya. Artinya jumlah sangat besar hanya untuk dua program ini,” ungkapnya, dalam Diskusi Publik Indef – KEM PPKF 2026: Efisiensi Berlanjut, Mimpi 8% Makin Surut? di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Farras menyoroti pendekatan program yang bersifat top down dan koperasi ini berpotensi dijadikan sebagai alat politik. Dirinya juga menilai penggunaan asal dana untuk program tersebut dapat menyebabkan gangguan pada otonomi desa.

Lebih lanjut, Farras mempertanyakan kemampuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi 80 ribu koperasi, mengingat keterbatasan kantor dan jumlah personel yang dimiliki OJK di berbagai daerah. Menurut Farras, jika tidak dikawal dengan baik maka program ini bisa memicu kredit macet, bahkan dapat memperburuk tata kelola keuangan di tingkat desa.

|Baca juga: KB Bank (BBKP) Tetapkan Susunan Pengurus Baru untuk Lanjutkan Transformasi Strategis

|Baca juga: Profil Lengkap Kunardy Darma Lie, Direktur Utama Baru KB Bank (BBKP)

“Jadi ini beberapa tantangan yang patut juga kita perbincangkan, karena khususnya misalnya soal jaminan Koperasi Merah Putih di kelurahan, pengawasan OJK, itu belum banyak dibicarakan di publik, bagaimana implikasi Koperasi Merah Putih ini,” tutup Farras.

Editor: Angga Bratadharma