Media Asuransi, JAKARTA – Selama 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat adanya 8,058 juta berkas layanan yang masuk. Sebanyak 84 persen dari jumlah tersebut didominasi oleh layanan informasi pertanahan, Hak Tanggungan (HT), dan peralihan hak.
“Mungkin ini pelayanan tertinggi selama 10 tahun terakhir karena dari 2015 sampai setidaknya 2023, layanan maksimal hanya 6,6 juta. Pada 2024, dari delapan juta itu paling banyak 3.740.908 layanan terkait informasi pertanahan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis, 2 Januari 2025.
|Baca juga: Mengenal Doom Spending dan Dampaknya, Tren yang Gen Z Paling Sering Lakukan!
|Baca juga: Mundur dari Zurich, Wayan Pariama akan Jadi Presdir MPM Insurance
Layanan informasi pertanahan menjadi salah satu yang paling banyak dicari masyarakat, meliputi pengecekan kepemilikan, luas tanah, status sengketa, serta Zona Nilai Tanah (ZNT). Hal ini turut mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp2,9 triliun sepanjang 2024.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi melalui layanan HT Elektronik senilai Rp882,7 triliun. “Hak Tanggungan itu adalah sertifikat tanah yang kemudian menjadikan tanggungan kepada beberapa keluarga dari tanah dan bangunan,” jelas Nusron.
Layanan lain yang juga mendominasi permohonan adalah pemeliharaan data; survei, pengukuran, dan pemetaan; serta pendaftaran tanah pertama kali. “Kaitannya dengan properti, yaitu pemecahan, penggabungan, dan pemisahan hak,” tambah Nusron.
|Baca juga: Mahelan Prabantarikso Gantikan Kun Wahyu Jadi Direktur di ASKRINDO
|Baca juga: IFG Rombak Susunan Direksi dan Komisaris Askrindo
Berdasarkan wilayah, provinsi dengan jumlah layanan terbanyak meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Jakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Sumatra Selatan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
