Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan beberapa strategi peningkatan ekonomi daerah melalui digitalisasi. Dalam kaitan itu, pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terintegrasi dan efisien menjadi prasyaratnya.
“Pengelolaan operasi keuangan negara pusat dan daerah yang mampu meningkatkan kinerja ekonomi dan kesejahteraan daerah turut menjadi faktor. Dari sisi infrastruktur, ditinjau dari infrastruktur digital maupun kualitas SDM perlu ditingkatkan,” kata Ani, sapaan akrabnya, dikutip dari keterangannya, Senin, 23 September 2024.
Terakhir, ia menambahkan, pentingnya sinkronisasi belanja fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diperkuat melalui peraturan perundang-undangan. Dirinya juga menekankan pentingnya inovasi untuk saling bersinergi membentuk ekosistem digital.
|Baca juga: Rasio Modal Asuransi Asei Terjun Bebas, Ada Apa?
Selanjutnya, masih kata Ani, melalui Rakornas P2DD ini untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah akan tercipta sinergi yang semakin kuat dan solusi yang mendukung optimalisasi pengelolaan sumber daya di daerah dan nasional.
“Sehingga daerah memiliki PAD tinggi dan sumber daya yang dapat dipupuk dan memajukan daerah masing-masing sejalan dengan upaya pemerintah pusat,” kata Ani.
Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemanfaatan teknologi digital pemerintah yang telah dilakukan secara intens sehingga terdapat peningkatan ekosistem digital yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh skor United Nation e-goverment Indonesia yang naik 43 peringkat atau berada di posisi 64 dari 193 negara sejak diterbitkannya Perpres No 95/2018.
||Baca juga: Berikut Rekomendasi Trading Pekan Ini Usai Saham-saham Prajogo Pangestu Berguguran Minggu Lalu
|Baca juga: Jiwasraya dan Berdikari Insurance Kena Sanksi PKU dari OJK
“Harapannya dengan proses transformasi digital pemerintah yang semakin meningkat akan membawa birokrasi semakin efisien dan efektif, meningkatnya IPM dan standar hidup, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi,” kata Azwar Anas.
Lebih lanjut, Menteri PAN RB mengemukakan, pembayaran digital merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian Satgas P2DD, untuk memastikan transaksi dapat dilaksanakan dengan instan dan aman. Terkait hal ini Kemen PAN RB bersama Kemendagri terus membenahi digital ID sebagai basis digital terpadu.
|Baca juga: GOTO Gandeng Tencent untuk Tingkatkan Layanan Ekosistem Digital
“Harapannya satgas P2DD dapat bersama-sama untuk menyediakan layanan pembayaran digital sebagai bagian dari pondasi infrastruktur publik digital, termasuk dalam mengonsolidasikan transaksi keuangan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di seluruh indonesia,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
