Media Asuransi, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 dalam layanan pinjaman online (pinjol). Sejauh ini, KPPU terus berupaya menjaga iklim persaingan tetap sehat di Tanah Air.
Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean mengatakan sejak penyelidikan dilakukan mulai 25 Oktober 2023 hingga saat ini Satuan Tugas Penyelidikan telah mengirimkan permintaan data dan dokumen secara tertulis ke seluruh perusahaan peer to peer (P2P) lending yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan respons dari 48 P2P.
“Selain itu, KPPU juga telah meminta keterangan terhadap Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), empat pemberi pinjaman (lender), dan 17 penyelenggara P2P,” jelas Gopprera, dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu, 27 Desember 2023.
KPPU meminta semua pihak terkait kooperatif
Gopprera mengatakan, beberapa informasi masih dikumpulkan dan diolah oleh Investigator. KPPU meminta semua pihak terkait kooperatif, sehingga tidak diperlukan bantuan penyidik dan atau penyerahan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan atas ketidakkoperatifan tersebut.
|Baca: Kurs Rupiah Sore Melemah ke Rp15.415/US$
Sebagai informasi, penyelidikan tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Investigator KPPU dalam rangka pengumpulan paling sedikit dua alat bukti yang sah. Jangka waktu penyelidikan berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang masing-masing 30 hari sesuai kebutuhan Satuan Tugas Penyelidikan dalam rangka mendapatkan alat bukti yang cukup.
Dalam penyelidikan kasus dugaan kartel suku bunga pinjaman online ini, jumlah pihak yang akan dimintakan keterangan cukup banyak, baik terlapor, saksi, maupun regulator. Akibatnya, proses penyelidikan dapat membutuhkan waktu yang lebih panjang.
“Tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah terlapor, bergantung pada alat bukti terkait perilaku perusahaan P2P yang diduga melakukan kesepakatan menetapkan tarif suku bunga yang mendekati tarif suku bunga maksimal,” jelasnya.
|Baca: IHSG Sore Menguat, 263 Saham Dapat Rapor Hijau
KPPU perlu membuktikan apakah perilaku beberapa penyelenggara P2P lending yang menerapkan suku bunga yang sama tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara para penyelenggara. Gopprera menegaskan, proses penyelidikan akan lebih cepat apabila semua pihak kooperatif memenuhi panggilan dan menyerahkan surat dan atau dokumen yang diminta.
“Oleh karena itu, KPPU meminta semua pihak yang belum memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, maupun belum menyampaikan surat/dokumen yang diminta selama proses penyelidikan, agar menunjukkan sikap kooperatif,” tegasnya.
Hal itu dinilai penting agar KPPU tidak perlu meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak yang tidak kooperatif, atau menyerahkan kepada penyidik guna dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
