Media Asuransi, JAKARTA – Head of BSI Institute Luqyan Tamanni menilai terdapat dua pendekatan strategis yang dapat dilakukan untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Hal pertama adalah pendekatan relevan dengan generasi muda dan kedua adalah dukungan kebijakan madatori.
Ia menjelaskan tingkat inklusi keuangan syariah saat ini masih berada di kisaran 12,88 persen, sementara inklusi keuangan nasional telah mencapai 75 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi ekonomi syariah dan pemanfaatan produk keuangan syariah oleh masyarakat.
Luqyan menjelaskan, pendekatan pertama yang dapat dilakukan adalah memperluas jangkauan literasi dengan menyasar kelompok demografi yang selama ini belum tergarap optimal, khususnya generasi muda seperti milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha.
|Baca juga: Seng Hyup Shin Mundur dari Kursi Wakil Komisaris Utama KB Bank (BBKP), Ada Apa?
|Baca juga: BNI (BBNI) Tebar Dividen Rp349 per Saham, Cek Jadwal Lengkapnya di Sini!
|Baca juga: CEO Prudential Mundur Usai Karyawan Sebarkan Data Internal Perusahaan
Ia menilai kelompok milenial saat ini mulai memasuki posisi manajerial dan menjadi bagian dari kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang semakin mapan.
“Sekarang kita harus menyesuaikan kemasan dengan kanal distribusi yang sesuai, bisa dimulai menyasar kepada gen milenial yang sekarang sudah memasuki pososi manajerial,” jawab Luqyan, dalam iLearn Thematic Webinar, Rabu, 11 Maret 2026.
Selain itu, generasi yang lebih muda seperti Gen Z dan Alpha juga dinilai memiliki potensi besar karena mereka merupakan generasi digital native yang terbiasa mengakses layanan keuangan melalui platform digital.
Karena itu, lembaga keuangan syariah perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi serta kanal distribusi agar lebih sesuai dengan kebiasaan generasi muda. “Mereka itu digital native (Gen milenial, Z, dan Alpha). Harus benar menjangkau mereka, melalui kanal atau tempat mereka berkumpul, itu yang pertama,” sebut Luqyan.
Pendekatan kedua, menurut Luqyan, berkaitan dengan upaya meningkatkan inklusi melalui dukungan kebijakan yang lebih kuat, termasuk kemungkinan penerapan mekanisme mandatori pada beberapa sektor tertentu.
Ia mencontohkan praktik di sejumlah negara yang mewajibkan kepemilikan asuransi kendaraan bermotor sebagai salah satu cara memperluas perlindungan finansial masyarakat.
|Baca juga: APPARINDO Tekankan Pentingnya Peningkatan Kompetensi Pialang Lewat Sertifikasi Profesi
|Baca juga: APPARINDO Ungkap Ada Puluhan Perusahaan Pialang Terkendala Izin OJK, Ini Biang Keroknya!
“Menurut saya perlu pendekatan mandatori. (Contohnya) di beberapa negara kita tahu asuransi kendaraan bermotor, itu kan sudah wajib atau mutlak gitu. Kalau kita (Indonesia) mungkin masih belum ya, meskipun regulasi sudah mengarah ke situ,” ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya menilai, pentingnya menciptakan pengalaman yang menarik bagi generasi muda dalam menggunakan produk keuangan, seperti yang pernah dilakukan melalui program tabungan pelajar pada masa lalu.
Dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan generasi dan dukungan kebijakan yang tepat, Luqyan optimistis tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia dapat meningkat dan mampu mengimbangi potensi besar ekonomi syariah nasional.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
