Pinhome Sebut Pasar Properti Nasional Stabil di Tengah Penyesuaian Daya Beli

By Angga Bratadharma

Rabu, 11 Maret 2026 11:16 WIB

Ilustrasi. | Foto: Freepik

Media Asuransi, JAKARTA – Pasar residensial nasional pada akhir 2025 dalam kondisi yang relatif stabil di tengah penyesuaian daya beli dan preferensi hunian masyarakat. Permintaan tetap terjaga terutama pada segmen rumah kecil dan menengah, sementara pasar sewa mulai menunjukkan peran yang semakin kuat.

Kondisi ini tercermin dari data temuan Pinhome melalui Pinhome Home Sell Index (PHSI) dan Pinhome Home Rental Index (PHRI) kuartal IV/2025. Indeks Harga Jual Rumah Nasional pada kuartal IV/2025 naik tipis 0,4 persen dari kuartal III/2025 dan angka kenaikan secara tahunan dari 2024 juga konsisten di 0,4 persen.

Hal ini mencerminkan kondisi pasar yang relatif seimbang di tengah penyesuaian permintaan, daya beli, serta perkembangan ekonomi di berbagai wilayah. Secara tahunan, rumah berukuran kecil tetap menjadi penopang pasar dengan pertumbuhan 0,8 persen, di mana rumah tipe 55–120 naik 0,5 persen, dan tipe 121–200 sebesar 0,3 persen.

Sebaliknya, CEO Founder Pinhome Dayu Dara Permata menjelaskan, rumah tipe besar (tipe ≥201) mengalami koreksi tipis sebesar minus 0,9 persen. Ia menambahkan segmen menengah dan kecil tetap jadi favorit masyarakat.

“Sementara rumah besar mengalami penurunan yang berkaitan dengan kecenderungan konsumen menunda pembelian atau beralih ke opsi sewa di kota inti, serta peningkatan inventori di beberapa wilayah komuter,” jelas Dayu Dara Permata, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 11 Maret 2026.

Indeks harga jual di DKI Jakarta dan wilayah penopang Jakarta

Jakarta Utara: Tipe 55–120 turun lima persen di Tanjung Priok dan tipe 121–200 turun tiga persen di Tanjung Priok serta Cilincing, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap banjir rob. Sebaliknya, tipe ≤54 di Tanjung Priok naik tiga persen, menunjukkan ketahanan segmen rumah kecil.
Jakarta Barat: Di Kembangan, tipe ≤54 naik tiga persen karena harga yang lebih kompetitif, sementara di Kalideres tipe 121–200 tumbuh dua persen didukung konektivitas transportasi dan kedekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta.
Jakarta Pusat: Kemayoran menunjukkan penguatan lebih merata dengan tipe ≥201 naik tiga persen, tipe 55–120 naik tiga persen, dan tipe ≤54 naik dua persen, meski tipe 121–200 turun tiga persen. Sebaliknya di Johar Baru, tipe ≥201 naik dua persen, sementara tipe 121–200 turun dua persen, tipe 55–120 turun tiga persen, dan tipe ≤54 turun dua persen, mencerminkan tekanan di segmen kecil–menengah.
Jakarta Timur: Rumah tipe 121–200 naik tiga persen di Ciracas dan dua persen di Cakung, didukung peningkatan akses dan infrastruktur. Sementara itu, tipe 55–120 di Kramat Jati turun tiga persen setelah gangguan aktivitas ekonomi lokal.
Jakarta Selatan: Terjadi koreksi selektif pada tipe ≤54 sebesar minus dua persen di Jagakarsa dan Pasar Minggu, mencerminkan sikap pembeli yang lebih berhati-hati dan penyesuaian daya beli di segmen rumah kecil.
Bodetabek & Banten: Terjadi penyesuaian terbatas di beberapa segmen. Tipe ≤54 naik dua persen di Kota Tangerang namun turun tiga persen di Kota Serang. Pada tipe ≥201, Kota Bogor naik tiga persen, sementara Kabupaten Bogor (minus tiga persen) dan Kabupaten Bekasi (minus dua persen) sejalan dengan peningkatan inventori berlabel urgensi penjualan pada semester II/2025, yang memicu penyesuaian harga secara selektif sesuai karakter segmen di tiap wilayah. Di sisi lain, tipe 121–200 di Kabupaten Bogor naik tiga persen, menunjukkan ketahanan segmen menengah.

Ringkasan wilayah lain di Indonesia

Jawa Barat: Rumah tipe ≥201 turun tiga persen di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, dipengaruhi meningkatnya perhatian terhadap risiko lingkungan dan kebijakan moratorium perumahan. Di Cirebon, tipe ≥201 turun tiga persen di Kota Cirebon, sementara Kabupaten Cirebon stagnan.
Bali: Harga hunian umumnya stabil. Penguatan terjadi pada tipe 121–200 di Kota Denpasar (naik dua persen), didukung aktivitas ekonomi dan pariwisata yang tetap tinggi.
Nusa Tenggara Barat: Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat mencatat stagnasi di seluruh tipe rumah, mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang stabil.
Sumatra: Di Palembang, tipe ≤54 naik tiga persen dan tipe 121–200 naik dua persen, sementara di Pekanbaru tipe 55–120 tumbuh tiga persen, seiring pemulihan aktivitas setelah periode cuaca ekstrem.
Kalimantan: Tipe 55–120 dan 121–200 di Balikpapan naik dua persen, serta tipe ≥201 di Samarinda naik dua persen. Sebaliknya, koreksi terbatas terjadi pada tipe 121–200 di Pontianak (minus dua persen) dan Banjarmasin (minus dua persen).
Sulawesi: Terjadi penguatan selektif di Manado, yaitu kenaikan dua persen untuk tipe ≥201 didukung dinamika ekonomi kreatif kota.
Maluku: Pasar hunian Ambon stabil dengan penurunan tipis minus tiga persen pada tipe 55–120, di tengah tambahan pasokan rumah dari program hunian terjangkau.
Papua: Di Jayapura, tipe ≥201 turun dua persen. Penyesuaian terjadi seiring fokus pembangunan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Indeks Harga Sewa Rumah Nasional pada kuartal IV/2025 naik tipis 0,6 persen dari kuartal III/2025, namun turun satu persen secara tahunan. Kenaikan harga sewa secara kuartalan ini terjadi di seluruh segmen, dengan penguatan relatif lebih terlihat pada rumah tipe menengah dan besar.

“Pergerakan ini menunjukkan pasar sewa yang relatif stabil setelah penyesuaian harga pada kuartal sebelumnya,” jelasnya.

Berdasarkan tipe rumah, rumah tipe ≤54 naik 0,4 persen, tipe 55–120 naik 0,1 persen, tipe 121–200 naik 0,5 persen, dan tipe ≥201 juga naik 0,5 persen. Kenaikan terbatas ini mengindikasikan fase stabilisasi pasar sewa, dengan pertumbuhan yang relatif lebih kuat pada segmen menengah dan besar.

Secara tahunan, tipe 55–120 tumbuh 1,5 persen, tipe 121–200 naik 1,6 persen, dan tipe ≥201 meningkat 2,3 persen. Permintaan dari kalangan profesional dan ekspatriat di pusat aktivitas ekonomi seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kabupaten Bekasi masih menopang segmen ini.

“Sekaligus menunjukkan kecenderungan pergeseran dari pasar beli ke pasar sewa. Sementara itu, tipe ≤54 masih mencatat penurunan 0,3 persen akibat meningkatnya inventori rumah seken di sejumlah wilayah,” tuturnya.

Ringkasan pergerakan pasar sewa rumah

DKI Jakarta: Biaya hidup yang tinggi mendorong pergeseran preferensi ke sewa. Harga sewa rumah tipe ≤54 naik tiga persen di Jakarta Selatan serta dua persen di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Tipe 55–120 di Jakarta Pusat naik tiga persen, sementara tipe ≥201 di Jakarta Barat naik dua persen, menunjukkan kuatnya permintaan di pusat aktivitas ekonomi.
Kawasan Penyangga Jakarta: Kabupaten Bekasi menguat pada tipe 121–200 (naik tiga persen) dan ≥201 (naik dua persen) seiring ekspansi industri. Kabupaten Bogor turun dua persen di hampir semua tipe. Kota Depok turun tiga persen pada tipe ≤54 dan 55–120, namun tipe ≥201 naik tiga persen, sementara Kota Bogor naik dua persen pada tipe ≤54.
Bandung Raya: Infrastruktur transportasi mendorong permintaan sewa. Tipe ≤54 naik 83 di Kota Bandung dan dua persen di Kabupaten Bandung Barat di koridor akses kereta cepat Whoosh. Sebaliknya, Kabupaten Bandung turun dua persen.
Jawa Tengah & Jawa Timur: Di Kota Malang, tipe ≥201 turun dua persen seiring fokus investasi ke sektor produktif. Sementara di Kabupaten Sleman, tipe ≤54 naik tiga persen dan ≥201 naik dua persen, didorong peralihan dari beli ke sewa di wilayah Yogyakarta.
Bali: Pasar sewa Kota Denpasar mulai pulih setelah koreksi sebelumnya. Tipe ≤54 naik dua persen dan tipe 121–200 naik tiga persen, mencerminkan normalisasi permintaan dari pekerja sektor jasa dan pariwisata.

Memasuki 2026, pasar properti nasional berpotensi memasuki fase ekspansif setelah periode konsolidasi sepanjang 2025. Fundamental ekonomi yang lebih kuat, ruang pelonggaran pembiayaan, kepastian insentif perumahan, dan pertumbuhan regional yang lebih merata menjadi faktor pendorong utama.

“Dengan stabilitas makro yang terjaga dan kebijakan yang konsisten, kami optimistis 2026 akan menjadi tahun normalisasi pasar properti,” ujar Dara.

Kombinasi ini diharapkan membuka peluang bagi pemulihan transaksi yang tertunda dan memperkuat intermediasi perbankan, sekaligus mendorong aktivitas pembangunan di berbagai wilayah, termasuk di luar Jawa.