Media Asuransi, JAKARTA – Tingginya inflasi kesehatan menjadi perhatian besar karena mengurangi efektivitas pengeluaran kesehatan publik dan berpotensi memicu peningkatan kemiskinan. Inflasi kesehatan yang tinggi berdampak langsung pada peningkatan out of pocket health expenditure, yaitu biaya yang harus ditanggung sendiri oleh masyarakat.
“Out of pocket health expenditure yang tinggi berpotensi mendorong rumah tangga ke dalam kemiskinan,” ungkap Senior Research Associate IFG Progress, Ibrahim Kholilul Rohman, di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.
|Baca juga: Inflasi Kesehatan Melonjak, Berikut Saran IFG Progress untuk Perusahaan Asuransi
Menurutnya, data inflasi kesehatan menunjukkan bahwa di Indonesia tingkat inflasi kesehatan secara konsisten lebih tinggi daripada inflasi umum, dengan angka inflasi kesehatan di atas 12 persen, sementara inflasi umum hanya 5,51 persen. “Fenomena tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat, dampaknya dapat mendorong kenaikan klaim asuransi kesehatan sehingga berpotensi membebani industri asuransi jika tidak diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik,” jelasnya.
Kholilul juga memaparkan bahwa dampak inflasi kesehatan berbeda di setiap wilayah. Dia mengungkapkan bahwa biaya pengeluaran kesehatan terbesar berada di Pulau kalimantan, diikuti oleh Sumatera, Nusa Tenggara, dan Maluku. “Sebaliknya, Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua mengalami deflasi pengeluaran kesehatan pada 2023 dibandingkan 2022,” tegasnya.
|Baca juga: Bos Sompo Insurance Bocorkan 4 Biang Kerok Inflasi Kesehatan Meledak di RI
Kholilul mengatakan bahwa industri asuransi khususnya asuransi kesehatan mengembangkan strategi yang mendukung pengendalian biaya kesehatan. Pelaku industri asuransi kesehatan meninjau kembali alokasi pengeluaran kesehatan publik di wilayah-wilayah dengan inflasi kesehatan tertinggi.
“Untuk mengatasi dampak negatif inflasi kesehatan yang tinggi, pelaku industri asuransi kesehatan perlu memperkuat pengelolaan risiko bisnis. Salah satu langkah penting yang dapat dipertimbangkan dengan melakukan koordinasi antara pembuat kebijakan, industri asuransi, penyedia layanan kesehatan untuk mengembangkan solusi yang efektif dan berkelanjutan, terutama terkait dengan biaya kesehatan yang secara signifikan memengaruhi klaim kesehatan. Pelaku industri asuransi kesehatan juga harus memiliki strategi untuk memitigasi adanya perbedaan biaya kesehatan antar wilayah di Indonesia,” tegasnya.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
