Media Asuransi, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi lintas sektor yang meliputi sejumlah kementerian/lembaga (K/L) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama empat kementerian/lembaga di Kantor Kementerian Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
|Baca juga: Kemenpar dan Dinkes Manado Lakukan Cek Kesehatan Gratis Lewat Gerakan Wisata Bersih
“Pariwisata adalah sektor dinamis yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Hal ini membuktikan bahwa pariwisata dapat saling bekerja sama dan mendukung dengan berbagai pihak. Pariwisata merupakan ruang untuk bersinergi, di mana kita dapat saling membantu dalam pembangunan termasuk pemenuhan gizi masyarakat, keselamatan, ekonomi rakyat, dan kelestarian alam sehingga program dapat berjalan beriringan dan mendukung agenda nasional,” ujar Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana.
Penandatanganan Nota Kesepahaman kali ini dilakukan antara lain bersama Badan Gizi Nasional (BGN); Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS); serta Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) yang berlangsung
|Baca juga: OJK: Aset PVML Tembus Rp1.049,63 Triliun, Pembiayaan UMKM Capai Rp272 Triliun
Kerja sama antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian UMKM akan berfokus pada pembangunan pariwisata berbasis ekonomi rakyat. Desa wisata akan menjadi pusat pertumbuhan UMKM dengan akses permodalan melalui KUR dan pendanaan lainnya oleh Kementerian UMKM. Selain itu, kedua Kementerian juga akan memperkuat pemasaran produk dan memfasilitasi investasi skala kecil-menengah.
“Pemasaran produk akan kita perkuat dan investasi skala kecil menengah kita fasilitasi. Kami ingin setiap wisatawan yang datang dan pulang dari desa wisata membawa cerita soal produk dan kenangan yang lahir dari tangan-tangan UMKM Indonesia,” ujar Menpar Widiyanti.
Kesinambungan pengembangan pariwisata tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Untuk itu, Kementerian Pariwisata menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna memperkuat komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan.
“Kolaborasi ini mencakup penyelarasan kebijakan peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan pendampingan pengelolaan sampah di destinasi wisata,” kata Menpar Widiyanti.
| Baca juga: OJK Gelar ToT Duta Literasi Keuangan Bagi Anggota IWAPI
Kemenpar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu agenda nasional pemerintah. Kemenpar akan memberikan dukungan berupa pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia oleh 6 Politeknik Pariwisata, serta pelibatan desa wisata dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kualitas pariwisata juga bergantung pada kesehatan masyarakatnya. Karena itu kami bangga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis. Bahkan sebelum MoU ini ditandatangani, kami telah berpartisipasi dalam pelatihan calon kepala dapur bagi sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Ada sekitar 1.600 yang kami bina sebagai bagian dari tata kelola makanan yang bersih dan sehat yang diselenggarakan di Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada Juni 2025,” kata Menpar Widiyanti.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini dan meyakini banyak potensi yang bisa dikerjakan bersama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pariwisata.
“Kami sangat senang ketika Kementerian Pariwisata ternyata memiliki beberapa lembaga pendidikan yang bisa kemudian menjadi tempat belajar para kepala pada Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan para penjamah makanan. Akademi, Politeknik, dan juga lembaga-lembaga di bawah Kementerian Pariwisata sudah bisa menghasilkan produk-produk makanan yang berkualitas dan itu akan menjadi tempat pelatihan,” kata Dadan.
Selanjutnya, demi mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas di setiap destinasi pariwisata, Kementerian Pariwisata juga memperkuat kerja sama dengan Basarnas sebagai upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan. Program kerja sama akan diwujudkan melalui pelatihan keahlian pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan sistem komunikasi terpadu, hingga operasi penyelamatan wisatawan sebagai bentuk kesiapsiagaan.
“Bersama Basarnas, kami menguatkan kapasitas SDM pariwisata dan destinasi alam dengan pencegahan dan penanganan keadaan darurat. Dengan rasa aman, wisatawan akan kembali merekomendasikan Indonesia kepada dunia dan menjaga citra pariwisata kita,” ujarnya.
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii berharap melalui MoU ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Kemenpar dan Basarnas yang sudah terjalin erat.
Menteri Pariwisata Widiyanti menyampaikan, kolaborasi lintas sektor yang dibangun kali ini akan menjadi pijakan penting menuju pariwisata yang lebih baik dalam payung agenda nasional untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Editor: Irdiya Setiawan
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
