Media Asuransi, JAKARTA – Penasihat Presiden, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menegaskan, modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Bambang, BPI Danantara dibentuk sebagai super holding BUMN yang mengelola kepemilikan saham tujuh perusahaan pelat merah di Tanah Air. Ia menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penghematan anggaran senilai Rp300 triliun tidak serta-merta berarti dana tersebut dialokasikan sebagai modal untuk BPI Danantara.
Sebelumnya, Prabowo menyebut angka tersebut berasal dari inefisiensi, korupsi, dan belanja tak tepat sasaran, yang akan digunakan untuk berbagai program pemerintah, termasuk investasi melalui Danantara.
|Baca juga: Profil Ferryady Hartadinata, Bos Emiten Emas yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi Taspen
|Baca juga: KLBF, LPPF, JPFA, dan XIIC Bisa Diburu untuk Cari Cuan di Tengah Sentimen Positif Ramadan
“Oh mungkin tidak begitu maksudnya ya. Jadi artinya yang ingin ditekankan oleh Bapak Presiden adalah Beliau ingin menekankan efisiensi dari pemakaian anggaran,” ujar Bambang, di sela-sela acara Digital Economy Forum, di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025.
Ia menegaskan BPI Danantara sudah memiliki modal yang berasal dari kepemilikan saham BUMN yang sebelumnya dipegang oleh kementerian atas nama pemerintah. Kini, kepemilikan tersebut dialihkan ke Danantara, yang tetap berada di bawah kendali pemerintah.
“Jadi modal Danantara adalah yang ada sekarang di BUMN. Ini kan kayak membuat semacam super holding dari BUMN. Jadi ya dijumlah semua, modalnya Pertamina, Telkom, Bank Mandiri dan semuanya,” jelasnya.
Dengan skema ini, BPI Danantara diharapkan dapat melakukan investasi strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta agenda pembangunan nasional. Namun, Bambang menegaskan, alokasi dana APBN tetap digunakan untuk program-program prioritas yang sudah direncanakan pemerintah.
|Baca juga: OJK Beberkan 4 Program Jitu untuk Kembangkan Industri Aset Kripto
|Baca juga: Transaksi Digital Meroket! Nilainya Tembus Rp87 Kuadriliun, OJK Wanti-Wanti Risiko!
Ia mencontohkan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah bisa saja tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga memanfaatkan skema investasi yang melibatkan BUMN maupun sektor swasta.
Lebih lanjut, dia memastikan rencana tujuh BUMN yang tergabung dalam pengelolaan investasi di Danantara akan resmi bergabung ke dalam holding ini pada Maret 2025.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
