Penyerapan Belanja Negara per November 2021 Capai 84 Persen dari Pagu APBN

Media Asuransi, JAKARTA – Sampai dengan akhir November 2021, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.310,4 triliun (84,0) persen dari pagu APBN 2021, tumbuh 0,1 persen (yoy). Kinerja Belanja Negara konsisten membaik seiring akselerasi atas kebutuhan belanja di periode sebelumnya. 

Kerja Keras APBN melalui Belanja Negara juga didukung oleh kinerja program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Realisasi PEN per 17 Desember 2021 mencapai Rp533,60 triliun atau 71,6 persen dari pagu.

Mengutip data APBN Kita Kementerian Keuangan edisi Desember 2021, realisasi belanja barang K/L sampai dengan November mencapai Rp408,9 triliun, tumbuh 24,5 persen (yoy), dipengaruhi akselerasi pembayaran beberapa program PEN 2021. 

Realisasi belanja barang K/L telah memberikan manfaat bagi masyarakat berupa Pengadaan vaksin sebanyak 284,1 juta dosis; bantuan kepada 12,8 juta Pelaku Usaha Mikro menerima Bantuan sebesar Rp15,4 T; Bantuan Operasional Sekolah kepada 8,3 juta siswa sekolah (Kemenag); biaya perawatan kepada 768,9 ribu pasien Covid-19; serta penyaluran subsidi selisih harga biodiesel sebanyak 6,94 juta kiloliter.

Realisasi belanja modal mencapai Rp160,4 triliun, tumbuh signifikan 45,2 persen (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020, serta pengadaan peralatan. 

|Baca juga: Realisasi Belanja Negara Per Oktober 2021 Capai 74,9 Persen dari Pagu APBN

Belanja modal digunakan antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jalan, jalur kereta api, jembatan, dan rumah sakit. Selain itu, belanja modal juga digunakan untuk modernisasi almatsus, alutsista dan non alutsista, serta sarana prasarana Polri dan Pertahanan.

Realisasi anggaran perlindungan sosial sampai dengan 30 November 2021 mencapai Rp370,5 triliun. Belanja perlindungan sosial dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan PC PEN sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan terdampak pandemi Covid-19, antara lain berupa: bantuan PKH untuk 10 juta keluarga; bantuan Kartu Sembako kepada 18,1 juta KPM; Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 9,99 juta keluarga; Sembako PPKM untuk 4,86 juta keluarga; Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 15,36 juta usaha mikro; Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 2 bulan bagi 7,48 juta pekerja/buruh; Pemberian BLT Desa  untuk 5,62 juta keluarga; penyaluran subsidi energi dan nonenergi; serta Program Pra Kerja bagi 5,96 juta peserta.

Sementara itu, realisasi penyaluran TKDD mencapai Rp711,0 triliun, atau 94,1 persen terhadap pagu APBN. Capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2020 sebesar 99,6 persen disebabkan oleh beberapa Pemda belum memenuhi atau belum menyampaikan laporan syarat salur.

Akselerasi Pembiayaan Investasi berjalan sesuai tahapan yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, seperti pendidikan dan infrastruktur. Tata kelola semakin terjaga dengan adanya Key Performance Indicator (KPI) Pembiayaan Investasi. 

Selain itu, pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi. Realisasi Pembiayaan Investasi pada Bulan November mencapai Rp19,72 triliun, terdiri dari PMN kepada lembaga pengelola investasi/Indonesia Investment Authority Rp15,0 triliun; BLU PIP Rp2,0 triliun; dan Kewajiban penjaminan Rp2,715 triliun.