BNI Perkuat Dukungan KUR bagi Pekerja Migran Indonesia

Media Asuransi, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (BBNI) atau BNI berkomitmen untuk berkontribusi dalam menyukseskan rencana pemerintah menyalurkan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Langkah ini dilakukan menyusul rencana pemerintah untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi PMI dengan memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga semakin mudah diakses.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan sebagai bank dengan jaringan global terbesar di Indonesia, BNI telah terlibat aktif membantu pemerintah dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para PMI sejak 2015.

|Baca juga: KPK Tahan Mantan Bos Taspen Antonius Kosasih, Jadi Tersangka Kasus Investasi Fiktif!

|Baca juga: Profil Antonius Kosasih, Eks Dirut Taspen yang Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Rp1 Triliun

“Dukungan BNI bagi Pekerja Migran Indonesia akan terus dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pekerja migran,” kata Royke dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 10 Januari 2025.

BNI mencatat total penyaluran KUR PMI sejak 2015 hingga akhir 2024 mencapai Rp900 miliar dengan jumlah debitur lebih dari 48 ribu. PMI di Taiwan menjadi kontributor terbesar penyaluran KUR PMI, disusul oleh PMI di Jepang, Hong Kong, dan Singapura.

Realisasi penyaluran KUR untuk PMI sepanjang 2024 mencapai Rp25 miliar kepada lebih dari 900 debitur. Bunga KUR yang dibayarkan oleh PMI sesuai dengan ketetapan pemerintah, yakni sebesar enam persen per tahun.

|Baca juga: Jadwal Dividen Tunai Interim Samcro Hyosung Adilestari (ACRO)

|Baca juga: Raharja Energi Cepu (RATU) Sah Melantai di BEI, Raih Dana Rp624 Miliar!

Penyaluran KUR PMI oleh BNI mengacu pada ketentuan pemerintah maupun peraturan kementerian atau badan terkait serta analisa perbankan. Royke berharap adanya dukungan regulasi, termasuk dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI), dalam mengoptimalkan penyaluran KUR PMI ke depan.

”Isu yang membutuhkan dukungan KPPMI antara lain menjadikan KUR sebagai pilihan utama sumber pembiayaan pra-penempatan dan penegasan ketentuan zero cost di negara penempatan PMI,” pungkas Royke.

Editor: Angga Bratadharma