Media Asuransi, JAKARTA – Chief Executive Banking Supervision Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan ada empat bidang yang diprioritaskan oleh regulator di dalam Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART) atau Penilaian Maturitas Keberlanjutan Perbankan.
Dian menjelaskan penilaian tersebut melengkapi Laporan Penilaian Risiko Iklim dan Ketahanan Perbankan yang sebelumnya dirilis. Penilaian Maturitas Keberlanjutan Perbankan 2025 mengevaluasi tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan secara menyeluruh di industri perbankan, termasuk aspek manajemen risiko iklim.
|Baca juga: Visa Prediksi Tren Belanja dengan Kartu di Indonesia Meningkat pada 2026
“Penilaian ini berfungsi sebagai dasar mengidentifikasi kesenjangan dalam praktik dan ekspektasi kebijakan saat ini, memperkuat disiplin pasar, dan memberikan informasi bagi pengembangan kebijakan keuangan berkelanjutan di masa depan,” kata Dian, dalam The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF), Kamis, 26 Februari 2026.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pengawasan perbankan OJK akan memperkuat ekosistem melalui empat bidang prioritas utama. Pertama, meningkatkan transparansi dan kualitas data. Langkah ini mencakup pengembangan basis data pinjaman berkelanjutan serta data emisi karbon debitur.
“Kedua, memperkuat manajemen risiko iklim dan kebijakan pendanaan transisi yang ditargetkan, serta memastikan keselarasan yang berkelanjutan dengan reformasi kehati-hatian,” kata Dian.
|Baca juga: OJK Luncurkan Laporan Penilaian Risiko Iklim dan Maturitas Keberlanjutan Perbankan
|Baca juga: Citi: Perdagangan Global Alami Transformasi Fundamental Didorong Adopsi AI
Ketiga, pendalaman keuangan berkelanjutan melalui pengembangan kebijakan dan inovasi pembiayaan, dengan fokus awal pada sektor-sektor prioritas yang sejalan dengan target nasional menuju emisi nol bersih. Upaya ini diharapkan dapat memperbesar volume pembiayaan hijau dan transisi secara bertahap.
Keempat, memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan para pembuat kebijakan, industri perbankan, serta pemangku kepentingan sektoral lainnya. Sinergi lintas sektor dinilai krusial dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan konsisten.
“Prioritas ini akan diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang lebih luas, termasuk penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, partisipasi perbankan dalam pasar karbon, dan peningkatan persyaratan keberlanjutan dan pengungkapan risiko iklim sejalan dengan standar global yang terus berkembang,” jelasnya.
Ia menekankan risiko iklim kini menjadi faktor yang semakin penting dalam keputusan pendanaan. Integrasi risiko iklim ke dalam tata kelola, strategi bisnis, dan sistem manajemen risiko perbankan merupakan langkah mendasar untuk menjaga kualitas portofolio investasi jangka panjang sekaligus menegakkan prinsip kehati-hatian.
|Baca juga: WOM Finance (WOMF) Guyur Dana Jumbo ke Maybank, untuk Apa?
|Baca juga: Maybank Indonesia (BNII) Salurkan Kredit Rp123,64 Triliun di 2025
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah, regulator, industri, dan mitra pembangunan akan sangat penting untuk mencapai transisi yang adil dan pada akhirnya mendukung Indonesia menuju emisi nol pada 2060 atau lebih cepat lagi,” kata Dian.
Lebih lanjut, Dian menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Inggris atas dukungan dalam penyelenggaraan forum, serta kepada akademisi, kementerian, dan industri perbankan yang berkontribusi dalam pengembangan penilaian risiko iklim dan maturitas keberlanjutan perbankan.
Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat guna membangun sistem keuangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim global.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
