Media Asuransi, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Laporan Penilaian Risiko Iklim dan Ketahanan Sektor Perbankan serta Penilaian Maturitas Keberlanjutan Perbankan dalam ajang The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF).
ICBF digelar pada Kamis, 26 Februari 2026, di Jakarta. Agenda ini menjadi bentuk komitmen berkelanjutan OJK dengan industri perbankan nasional dalam memperkuat kebijakan keuangan berkelanjutan, membangun ekosistem pendukung, serta meningkatkan manajemen risiko perubahan iklim di sektor perbankan.
Chief Executive Banking Supervision OJK Dian Ediana Rae menjelaskan ICBF perdana digelar pada 2024 sebagai tonggak penting komitmen bersama OJK dan perbankan Indonesia dalam memajukan manajemen risiko iklim.
|Baca juga: OJK Tegaskan Tidak Ada Pengunduran Waktu Aturan Spin-Off UUS Asuransi
|Baca juga: Tertekan Klaim dan Rugi Berkelanjutan, 5 Asuransi Umum Cabut dari Bisnis Kesehatan
|Baca juga: Asuransi Perjalanan, Kendaraan, hingga Kecelakaan Diri Diyakini Dapat ‘Berkah’ Ramadan dan Idulfitri
Momentum ini ditandai dengan peluncuran Panduan Manajemen Risiko Iklim dan Analisis Skenario serta deklarasi dukungan terhadap target emisi nol bersih pemerintah. Forum ini menjadi landasan penting bagi pengembangan pendanaan iklim, dialog strategis, upaya penetapan standar, dan inisiatif peningkatan kapasitas yang difasilitasi.
“Melalui forum ini diharapkan menghasilkan kerangka pembiayaan yang lebih kredibel, terukur, dan selaras dengan transisi,” ujar Dian, dalam sambutannya, di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.
Menurutnya, berbagai inisiatif tersebut akan memperkuat kemampuan industri perbankan dalam memobilisasi pembiayaan untuk mendukung transisi bertahap dan teratur menuju ekonomi rendah karbon dan tahan iklim.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menerima kunjungan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Simma Malhotra serta Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey. Bersamaan dengan itu, OJK menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Inggris dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dalam penyelenggaraan forum tersebut.
“ICBF juga menandai langkah penting dalam implementasi kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan Inggris, yang disepakati pada Januari 2026, dengan beberapa hasil yang masuk dalam mandat OJK, khususnya yang terkait dengan jasa sektor keuangan,” urai Dian.
Perubahan iklim menghadirkan risiko lintas sektoral yang berpotensi berdampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Risiko fisik akibat meningkatnya cuaca ekstrem, risiko transisi, dan administratif dari penyesuaian kebijakan menuju ekonomi rendah karbon secara langsung memengaruhi indikator kehati-hatian perbankan.
|Baca juga: Allianz Life Syariah Indonesia Ungkap Lakukan Studi Kelayakan Sebelum Spin-Off
|Baca juga: Penyegaran Manajemen, Kreditplus (KB Finansia) Umumkan Susunan Direksi Baru
|Baca juga: AASI Siap Jadi Fasilitator dan Jembatan Komunikasi untuk Optimalkan Spin-Off UUS Asuransi
Laporan yang diluncurkan ini menjadi dasar penguatan strategi pendanaan transisi di perbankan sekaligus memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan ke depan terkait risiko perubahan iklim. Penilaian dilakukan dengan menyusun skenario iklim yang mengacu pada arah kebijakan iklim nasional atau Skenario Kebijakan Indonesia.
Skenario tersebut digunakan untuk memproyeksikan dampak terhadap variabel makroekonomi dan indikator kehati-hatian perbankan seperti rasio kredit bermasalah (NPL), rasio pembiayaan berisiko (NPR), serta rasio kecukupan modal (CAR).
Dari sisi makroekonomi, simulasi menunjukkan biaya transisi menuju ekonomi rendah karbon relatif dapat dikelola dibandingkan dengan potensi kerugian ekonomi jangka panjang akibat risiko fisik yang tidak dimitigasi.
Sementara dari perspektif perbankan, meskipun terjadi kenaikan NPL secara moderat, namun sektor perbankan tetap memiliki permodalan yang kuat untuk menyerap tekanan risiko iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik. Hal ini tercermin dari posisi CAR yang tetap berada di atas ketentuan minimum regulator.
“Hasil ini menunjukkan sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait perubahan iklim, namun juga memiliki posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon,” kata Dian.
Lebih lanjut, Dian menjelaskan, sistem keuangan yang tangguh juga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas jangka panjang, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan perubahan iklim global.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
