Media Asuransi, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menargetkan pertumbuhan kredit lebih tinggi pada 2026 di tengah kondisi output gap dan credit gap yang masih berada di zona negatif atau di bawah potensi.
Asisten Gubernur BI Solikin M Juhro mengatakan ketidakpastian global yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dampak kebijakan perdagangan dan gejolak sektor keuangan, telah memberi tekanan terhadap ekonomi domestik.
Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,1 persen tahun lalu, dengan pertumbuhan kredit di kisaran target delapan persen sampai 11 persen.
“Output gap kita masih negatif, artinya pertumbuhan ekonomi masih di bawah potensinya. Credit gap juga masih di bawah level potensialnya,” ujar Solikin, dalam peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) 46 di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
|Baca juga: Ketua PAI Sebut Timur Tengah Kagum dengan Kemajuan Industri Asuransi Syariah Indonesia
|Baca juga: Bos PAI: Minat Masyarakat untuk Berkarier di Sektor Syariah Sangat Tinggi
Menurut dia, untuk mendorong ekonomi agar kembali ke jalur yang lebih kuat, tidak ada pilihan selain memperkuat pembiayaan, khususnya melalui kredit perbankan, tentunya dibarengi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
BI pun membidik pertumbuhan kredit tahun ini di kisaran delapan persen sampai 12 persen. Ke depan, lanjut Solikin, target tersebut akan terus didorong lebih tinggi seiring upaya mempersempit output gap dan credit gap.
Dari sisi suplai, Solikin menilai ruang penyaluran kredit masih terbuka lebar. Indeks Lending Requirement (ILR) menunjukkan kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit masih longgar. Di sisi lain, suku bunga pendanaan dan kredit mulai mengalami penurunan, meski transmisi dinilai masih perlu diperkuat.
“Kebijakan makroprudensial tetap pro-growth. Likuiditas kita dorong, tapi stabilitas tetap dijaga,” katanya.
Salah satu instrumen andalan BI adalah Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Berbeda dengan sekadar penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), KLM memberikan insentif likuiditas berbasis kinerja dan bersifat forward looking.
Insentif hanya diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor produktif dan prioritas, sejalan dengan program pemerintah.
|Baca juga: Kredit Perbankan Belum Gaspol, BI Catat Gap Ekonomi RI Masih Menganga
|Baca juga: Bank Mega Syariah dan Berdikari Kolaborasi Permudah Masyarakat Berkurban
|Baca juga: Siapkan Rp65,7 Triliun saat Ramadan 2026, Begini Cara Tukar Uang Pecahan Kecil di BCA (BBCA)!
Jika realisasi kredit bank di bawah rencana bisnis yang diajukan, insentif dapat disesuaikan kembali. Selain jalur penyaluran kredit, BI juga memperhatikan jalur suku bunga agar penurunan suku bunga benar-benar diteruskan ke sektor riil.
Namun, Solikin mengakui penguatan sisi suplai tidak cukup jika permintaan kredit belum pulih sepenuhnya. Ia menyoroti masih tingginya undisbursed loan di korporasi, penggunaan dana internal perusahaan, serta sikap melihat dan menunggu pelaku usaha.
Untuk itu, BI menggulirkan inisiatif Percepatan Intermediasi Indonesia atau PINISI, yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Program ini mengedepankan sinergi akademisi, bisnis, dan government untuk membangun kepercayaan dan menyelaraskan ekspektasi pelaku ekonomi terhadap prospek pertumbuhan.
“Stability for growth menjadi konteks kebijakan kita. Dengan output gap dan credit gap yang negatif, pembiayaan harus kita dorong agar ekonomi kembali ke potensinya,” tutup Solikin.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
