Media Asuransi, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah telah menyepakati postur sementara untuk APBN Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini mencakup kenaikan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan belanja pemerintah pusat, masing-masing sebesar Rp8,26 triliun.
Dengan kesepakatan tersebut, target PNBP 2025 ditetapkan sebesar Rp513,64 triliun, sedangkan pagu belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp2.701,44 triliun. Defisit anggaran dipertahankan pada angka Rp616,19 triliun atau 2,53 persen dari PDB untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan perubahan pada PNBP yang dibahas dalam Panja A terutama terkait dengan proyeksi peningkatan kinerja BUMN, yang diperkirakan menghasilkan kenaikan pembayaran dividen sebesar Rp4 triliun. Selain itu, PNBP dari kementerian/lembaga menyumbang tambahan Rp4,26 triliun.
|Baca juga: Harga Bitcoin Hadapi ‘Ujian’ Berat di Bulan September, Mampukah Bertahan?
“Jadi, ada kenaikan Rp8,26 triliun pada PNBP, yaitu Rp4 triliun dari kekayaan negara yang dipisahkan dan Rp4,26 triliun dari PNBP kementerian/lembaga,” jelas Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen, dikutip melalui keterangan resminya, Jumat, 6 September 2024.
Sri Mulyani menguraikan postur belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 mengalami perubahan dengan mengakomodasi beberapa program quick win pemerintah baru.
Program ini mencakup anggaran makan bergizi gratis Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, serta pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa sebesar Rp15 triliun.
Secara lebih rinci, perubahan dalam pagu belanja pemerintah pusat mencakup peningkatan belanja k/l sebesar Rp117,87 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun dan penurunan belanja non k/l sebesar Rp109,61 triliun menjadi Rp1.606,78 triliun.
|Baca juga: Indonesia Kehilangan Salah Satu Ekonom Terbaiknya Faisal Basri
Pada belanja non k/l, subsidi energi berkurang Rp1,12 triliun yang dialihkan pada peningkatan kompensasi BBM dan listrik dalam jumlah yang sama. Penyesuaian nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan subsidi energi.
Subsidi energi tahun depan direncanakan mencapai Rp203,41 triliun, sementara kompensasi BBM dan listrik mencapai Rp190,92 triliun. Selain itu, cadangan belanja negara berkurang Rp28,39 triliun menjadi Rp68,49 triliun, cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun menjadi Rp41,01 triliun, dan cadangan TKD berkurang Rp14,38 triliun menjadi Rp68,22 triliun.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
