Media Asuransi, JAKARTA – Daya Anagata Nusantara (Danantara) diproyeksikan mengelola dana investasi hingga Rp14 ribu triliun atau sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2024. Dengan demikian, Danantara resmi menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di Tanah Air.
Sejauh ini pemerintah selalu optimistis Danantara ini akan menjadi motor penggerak investasi nasional. Namun demikian CORE Inisght mengungkapkan badan tersebut belum memiliki peta jalan investasi yang jelas.
“Sampai saat ini, belum ada peta jalan investasi yang menunjukkan detail rencana Danantara selama 5-10 tahun ke depan. Padahal kejelasan rencana jangka panjang sangat penting untuk membangun kepercayaan investor,” demikian mengutip laporan CORE Insight, Selasa, 11 Maret 2025.
|Baca juga: BTN (BBTN) Pede Kinerja Penyaluran Kredit dan DPK Lebih Bertenaga di 2025
|Baca juga: Dalami Kasus Taspen, KPK Panggil Kepala BPKH untuk Diperiksa sebagai Saksi
Danantara dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2025 dan diberi wewenang untuk mengelola aset BUMN, dividen BUMN, serta dana realokasi APBN. Presiden Prabowo Subianto menyebut badan ini sebagai ‘instrumen pembangunan’ yang akan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dan meningkatkan investasi di sektor strategis.
“Danantara dirancang untuk meningkatkan investasi dalam negeri serta menarik dana asing guna mempercepat pembangunan,” ujar Prabowo, dalam peresmian Danantara, di Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan investasi pada sektor hilirisasi, energi terbarukan, infrastruktur, dan kecerdasan buatan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan aset yang melampaui Indonesia Investment Authority (INA), yang hanya mengelola Rp160 triliun, Danantara diposisikan menjadi pemain utama dalam investasi strategis Indonesia. Bahkan, dibandingkan dengan SWF global seperti Temasek (Singapura) dan Future Fund (Australia), Danantara memiliki potensi menjadi salah satu dana investasi terbesar di dunia.
Namun, besarnya dana yang dikelola memunculkan berbagai tantangan, terutama dari segi transparansi dan strategi investasi. Hingga saat ini, pemerintah belum merilis peta jalan investasi jangka panjang, yang dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan investasi dan membangun kepercayaan investor.
|Baca juga: Bank Mandiri (BMRI) Bukukan Lonjakan 10 Kali Lipat di Livin’ Investasi
|Baca juga: Laba Bank QNB Indonesia (BKSW) Tumbuh 24,78% Jadi Rp86,4 Miliar di 2024
Selain itu, pengalihan dividen BUMN ke Danantara memunculkan kekhawatiran bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan berkurang, mengingat dividen BUMN selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak pada peningkatan defisit APBN.
“Pengalihan dividen BUMN ke Danantara berpotensi mengurangi PNBP yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan negara,” ungkap laporan CORE.
CORE Insight menilai Danantara perlu diawasi secara ketat untuk mencegah potensi risiko sistemik bagi sektor keuangan. Tanpa pengelolaan yang transparan dan independen, badan ini justru bisa menciptakan efek crowding-out, di mana investasi swasta tersaingi oleh dominasi investasi negara.
Pemerintah juga didesak untuk segera menyusun strategi investasi yang lebih jelas dan memastikan mekanisme pengawasan yang kuat. Jika tidak, Danantara berisiko menjadi badan investasi raksasa yang justru melemahkan perekonomian nasional ketimbang mendorong pertumbuhannya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
