Hadiri COP28, Menkeu Singgung Soal Pendanaan Transisi Energi

Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan komitmen Indonesia yang semakin kuat terkait pendanaan iklim serta mengajukan keinginan untuk menjadi salah satu Board Member di Green Climate Fund (GCF) untuk periode 2024-2027.

“Dengan menjadi Board Member GCF, kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di Asia dan Pasifik diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pendanaan GCF yang semakin inovatif dan solutif,” ujar Menkeu saat mengikuti rangkaian Pertemuan Tahunan Conference of the Parties (COP) 28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab pada 3-4 Desember.

Sehingga, lanjut Menkeu, Indonesia dapat menjembatani distribusi dana yang adil dan terjangkau, serta mampu memperkuat kolaborasi internasional guna memastikan bahwa pendanaan global dapat menutup celah pendanaan dalam mencapai target Paris Agreement.

Selanjutnya, Menkeu juga mengingatkan terkait perlunya pemenuhan komitmen US$100 billion dari negara maju dan menegaskan perlunya sumber pendananaan baru bagi pemenuhan Paris Agreement.

|Baca juga: Menkeu Tekankan Langkah Transisi Menuju Ekonomi Hijau Guna Memitigasi Perubahan Iklim

Komitmen baru pendanaan dalam kerangka NCQG hendaknya berdasarkan pada kebutuhan masing-masing negara berkembang (country driven) dan tidak menghilangkan kewajiban negara maju atas komitmen sebelumnya.

Pada tahun 2022, The Independent High-Level Expert Group on Climate Finance bahkan memperkirakan kebutuhan pendanaan iklim untuk negara berkembang (kecuali Tiongkok) mencapai USD1 triliun per tahun.

Selain itu, Menkeu juga menggarisbawahi bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya berhak untuk tumbuh dan melanjutkan agenda pembangunan ekonominya, namun secara simultan akan tetap berusaha keras untuk mewujudkan berbagai target perubahan iklim termasuk transisi energi melalui dukungan pembiayaan transisi global.

“Indonesia berusaha untuk menjadi led by example mengenai upaya transisi energi melalui mekanisme pembiayaan campuran antara publik dan swasta yaitu Energy Transition Mechanism (ETM) platform untuk mempercepat phase down PLTU batu bara dan transisi menuju energi terbarukan,” jelasnya.

Menkeu menyampaikan perlunya menunjukkan komitmen kolektif semua pihak dalam membuka sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk aksi perubahan iklim yang transformatif. Tindakan yang dilakukan saat ini mencerminkan betapa pentingnya krisis iklim yang kita hadapi bersama.

“Mengatasi masalah iklim bukanlah hal yang mudah, perlu pertimbangan yang cermat dan yang paling penting, pendanaan yang besar. Agenda iklim tanpa pendanaan yang memadai hanyalah sebuah wacana, mimpi belaka,” tegas Menkeu.

Editor: Wahyu Widiastuti