Media Asuransi, JAKARTA – Upaya mempercepat peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia dinilai perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih terarah, baik dari sisi perluasan segmen masyarakat maupun penguatan kebijakan.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat tingkat inklusi keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan tingkat literasinya.
Head of BSI Institute Luqyan Tamanni mengatakan strategi utama yang perlu dilakukan adalah memperluas jangkauan kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum banyak tersentuh layanan keuangan syariah, khususnya dari sisi demografi.
|Baca juga: APPARINDO Sebut Komunikasi dengan Regulator Penting agar Regulasi Tak Jadi Hambatan
|Baca juga: HUT ke-48 APPARINDO Jadi Momentum Perkuat Peran Industri Pialang Asuransi
Menurut dia, kelompok usia produktif hingga generasi muda perlu menjadi target utama karena dalam beberapa tahun ke depan mereka akan menjadi kelompok ekonomi dominan.
“Jadi sebenarnya menurut saya ada dua hal. Yang pertama kita harus menjangkau generasi yang selama ini mungkin masih kurang porsinya secara demografi di keuangan syariah, khususnya perbankan,” kata Luqyan, dalam iLearn Thematic Webinar, Rabu, 11 Maret 2026.
“Jadi kita harus menyasar generasi milenial, yang sekarang mungkin sudah masuk manajer atau senior manajer. Mereka akan menjadi mapan dan 10 tahun lagi akan dominan,” tambahnya.
|Baca juga: APPARINDO Tekankan Pentingnya Peningkatan Kompetensi Pialang Lewat Sertifikasi Profesi
|Baca juga: APPARINDO Ungkap Ada Puluhan Perusahaan Pialang Terkendala Izin OJK, Ini Biang Keroknya!
Ia menjelaskan, selain generasi milenial, sektor keuangan syariah juga perlu menyasar generasi yang lebih muda seperti Gen Z dan generasi Alpha. Kelompok ini dinilai memiliki potensi besar karena mempunyai karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama dalam hal akses teknologi dan pola konsumsi keuangan.
Menurutnya, pendekatan yang digunakan untuk menjangkau kelompok tersebut harus berbeda, termasuk melalui pemanfaatan kanal digital yang menjadi ruang interaksi utama generasi muda.
“Gen Z dan Alpha juga harus disasar. Pendekatannya tentu harus berbeda karena mereka adalah digital native. Jadi layanan keuangan syariah harus benar-benar menjangkau mereka melalui kanal digital, tempat mereka beraktivitas dan berkumpul,” ujarnya.
Selain memperluas segmen pasar, Luqyan menilai, peningkatan inklusi keuangan syariah perlu didorong melalui kebijakan yang bersifat lebih sistematis. Salah satu pendekatan yang dinilai dapat dilakukan adalah melalui kebijakan mandatori pada beberapa sektor keuangan.
|Baca juga: Profil Friderica Widyasari Dewi yang Terpilih Jadi Ketua DK OJK yang Baru
Ia mencontohkan praktik di sejumlah negara yang telah mewajibkan perlindungan asuransi kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, sebagai bagian dari upaya memperluas akses perlindungan keuangan masyarakat.
Menurut dia, kebijakan serupa dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan tingkat inklusi, terutama jika didukung oleh regulasi yang jelas.
“Kalau kita bicara inklusi, menurut saya perlu juga pendekatan mandatori di beberapa sektor. Misalnya di beberapa negara asuransi kendaraan bermotor sudah wajib mutlak. Di Indonesia mungkin regulasinya sudah mengarah, tapi implementasinya masih belum sepenuhnya,” katanya.
Selain itu, ia menilai, pemerintah dapat mendorong mekanisme otomatis yang membantu masyarakat menyisihkan dana untuk kebutuhan jangka panjang, seperti tabungan dan dana pensiun.
“Perlu juga ada semacam desain atau mekanisme otomatis, misalnya, untuk dana pensiun atau tabungan. Jadi orang secara otomatis ada sebagian dana yang dideduksi untuk investasi atau menabung. Ini bisa menjadi cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan,” pungkasnya.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
