Media Asuransi, GLOBAL – Pemerintah India tengah mempertimbangkan rencana penyelamatan baru bagi perusahaan asuransi non-jiwa sektor publik setelah mengevaluasi kebutuhan modal mereka.
Opsi seperti penggalangan dana atau suntikan modal menjadi alternatif, namun dukungan fiskal lebih lanjut bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menunjukkan profitabilitas.
Antara tahun fiskal 2020 hingga 2022, pemerintah telah menyuntikkan sekitar ₹17.500 crore ke United India, National Insurance, dan Oriental Insurance setelah membatalkan rencana merger ketiga perusahaan yang mengalami kerugian ini.
|Baca juga: Rasio Modal Turun, Bos Asei Klaim Tetap Kuat!
|Baca juga: OJK Cabut Izin Pembentukan Unit Syariah Asuransi Allianz Life Indonesia
Mengutip Insurance Asia, Jumat, 27 September 2024, sumber mengungkapkan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali rencana merger yang pertama kali diajukan oleh mantan Menteri Keuangan Arun Jaitley dalam anggaran setahun penuh 2018.
Rencana awal tersebut melibatkan penggabungan United India, National Insurance, dan Oriental Insurance dengan perusahaan yang sudah terdaftar dan lebih stabil, New India Assurance.
Namun, para analis memperingatkan menggabungkan perusahaan yang sedang berjuang dengan entitas yang mandiri dan menguntungkan seperti New India bisa menjadi langkah yang rumit. Tingginya rasio klaim dan kerugian yang terus berlanjut tetap menjadi perhatian utama bagi perusahaan asuransi non-jiwa sektor publik.
|Baca juga: 2 Perusahaan Asuransi Mau Tutup, Regulasi Ketat Jadi Biang Keroknya?
|Baca juga: Kadin Kubu Arsjad Rasjid Melawan, Upaya Hukum dan Organisasi Dilakukan
Pada kuartal pertama tahun fiskal ini, United India Insurance melaporkan kerugian sebesar ₹556 crore, sementara National Insurance mengalami kerugian sebesar ₹293 crore, dan Oriental Insurance justru membukukan laba sebesar ₹91 crore.
Diperkirakan, ketiga perusahaan non-jiwa tersebut membutuhkan modal tambahan sekitar ₹20.000 crore hingga ₹25.000 crore untuk memenuhi standar solvabilitas yang ditetapkan oleh Otoritas Pengembangan dan Regulasi Asuransi India (IRDAI).
Pemerintah berharap, penerapan standar akuntansi Ind AS 117 yang akan datang dapat membantu memperbaiki rasio solvabilitas dan memberi sedikit ruang bernapas bagi perusahaan asuransi publik yang sedang kesulitan ini.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News