6 Juta Data NPWP Bocor Akibat Ulah Bjorka, MPR: Bukti Keamanan Siber Indonesia Rentan!

Media Asuransi, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menanggapi aksi terbaru peretas Bjorka yang diduga membocorkan enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Bamsoet, sapaan akrabnya, meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera merespons kebocoran data ini dengan serius.

“Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkeu beserta jajarannya untuk dapat menyampaikan data-data yang diretas oleh Bjorka, dan selanjutnya bersama tim teknologi informasi (TI) Kemenkeu dapat menjelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai kebocoran data ini,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya yang dikutip Senin, 23 September 2024.

|Baca juga: Hanya Tinggal Kenangan, Tupperware Kini Resmi Bangkrut Usai 7 Dekade Berjaya

|Baca juga: Harga Saham BTN (BBTN) dan BRI (BBRI) Terbang Usai BI Rate Turun?

Menurutnya langkah ini penting agar masyarakat tidak panik akibat informasi yang bocor. Selain itu, Bambang menilai, kebocoran data ini menunjukkan adanya kelalaian di pihak pemerintah dalam menjaga keamanan siber. Ia menekankan pentingnya peningkatan keamanan data pribadi di Indonesia.

“Pemerintah perlu lebih serius menangani kasus peretasan dengan meningkatkan keamanan siber dan keamanan data pribadi masyarakat, dikarenakan kasus ini adalah bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat rentan,” tegas Bambang.

Bamsoet mendesak pemerintah untuk segera membentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sesuai dengan amanat Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), sebagai langkah konkret dalam memperkuat sistem perlindungan data di Indonesia.

|Baca juga: UUS Diminta Spin Off, AASI: Anggota Kami Sudah Mempersiapkan Diri!

|Baca juga: BI Rate Turun ke 6%, Begini Kondisi Saham Bank Mandiri (BMRI) dan BNI (BBNI)

Selain itu, dia juga meminta agar masalah kebocoran data ini terus ditelusuri dan tidak berhenti hanya sampai pendalaman dan investigasi, sebagaimana dilakukan sebelumnya. “Karena, perlindungan data harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis,” pungkasnya.

Editor: Angga Bratadharma