Media Asuransi, JAKARTA — Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyepakati arah pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Sejumlah indikator makro pun diputuskan, mulai dari tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan pendapatan. Salah satu sorotan utama dalam kesepakatan tersebut adalah berubahnya target kemiskinan ekstrem. Bila sebelumnya dalam APBN 2025 pemerintah menargetkan nol persen, kini target tahun depan diperluas menjadi 0-0,5 persen.
|Baca juga: Raksasa Asuransi Konstruksi Diramal Bakal Muncul di Kawasan Asia-Pasifik, Kapan?
|Baca juga: Pemerintah dan Banggar Sepakati Asumsi Indikator Pertumbuhan Ekonomi di RAPBN 2026, Berikut Rinciannya!
Perubahan ini mengisyaratkan adanya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh dalam waktu dekat. “Tingkat kemiskinan ekstrem nol persen sampai 0,5 persen,” tutur Anggota Banggar DPR RI Marwan Cik Asan, dalam rapat kerja bersama pemerintah di Jakarta, Selasa 22 Juli 2025.
Tak hanya itu, target penurunan angka kemiskinan secara umum juga mengalami penyesuaian. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun ke kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen, lebih optimistis dibandingkan dengan proyeksi tahun ini yang masih berada di angka 7-8 persen.
Sementara itu, ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam rasio gini juga menjadi perhatian. Pemerintah menetapkan target rasio gini sebesar 0,377 hingga 0,380, sedikit membaik dibandingkan dengan target dalam APBN 2025 yakni 0,379 hingga 0,382.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menyusut ke kisaran 4,44 persen hingga 4,96 persen, lebih baik dibandingkan dengan target tahun sebelumnya sebesar 4,5 persen hingga lima persen.
|Baca juga: Komisi XI DPR RI Sepakati Rencana Penerimaan dan Pengeluaran OJK Tahun 2026
|Baca juga: Risiko Bencana Alam di RI Sangat Tinggi, OJK Buka Suara soal Skema Parametrik!
Sektor pembangunan manusia pun tak luput dari pengawasan. Pemerintah menargetkan indeks modal manusia mencapai 0,57, sedikit meningkat dari 0,56 pada APBN sebelumnya. Tak hanya itu, nilai tukar petani dipatok sebesar 0,7731, serta penciptaan lapangan kerja formal dipatok pada angka 37,95 persen.
Pemerintah meyakini capaian berbagai indikator akan dimungkinkan melalui perkuatan program perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan kesejahteraan masyarakat disebut akan lebih fokus dan terarah, dengan dukungan basis data yang lebih akurat sebagai fondasi perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
