Media Asuransi, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan Barang Milik Negara (BMN) harus dikelola secara optimal untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah diminta memanfaatkan BMN sesuai bidang kerja masing-masing guna meningkatkan pelayanan publik.
“Pengelolaan dan penggunaan BMN itu efeknya adalah untuk masyarakat. Gedung atau fasilitas yang digunakan untuk pelayanan publik dan dunia usaha harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suahasil, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 6 Desember 2024.
|Baca juga: Dian Siswarini Mundur dari Posisi Presdir XL Axiata (EXCL)
|Baca juga: AAUI: Industri Asuransi Umum Tumbuh 14,5% di Kuartal III/2024
Suahasil menyebutkan aset negara menjadi kunci mobilisasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pengelolaannya harus akuntabel dan profesional. Ia menyoroti pentingnya konsolidasi dan tata kelola yang baik untuk BMN di tingkat pusat maupun daerah.
Sinergi antarkementerian dan lembaga juga menjadi fokus, terutama dalam program percepatan pensertifikatan tanah. Hingga kini, 182.042 bidang tanah telah berhasil disertifikatkan melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, Suahasil menekankan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.
“Tanah-tanah ini perlu dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki pelayanan pemerintah dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Suahasil.
Transformasi pengelolaan BMN juga dilakukan melalui asuransi untuk melindungi aset negara dari risiko serta optimalisasi pemanfaatannya, termasuk untuk mendukung ekonomi kreatif, startup, UMKM, dan ekonomi hijau.
Selain itu, Suahasil menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan BMN. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang diakui oleh Kementerian PANRB diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan aset negara.
|Baca juga: Bain Capital Credit LP Akan Jadi Investor Mayapada Hospital (SRAJ)
|Baca juga: Suntikan Modal Terus Tertunda, Ini Dampaknya Bagi Indonesia Re
“Aset kita luar biasa besar, dan kita perlu memastikan semua tercatat dengan baik. Teknologi dan digitalisasi menjadi fondasi penting untuk pengelolaan yang lebih baik,” ujarnya.
Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), pemerintah memastikan nilai aset negara dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan berkualitas dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
