Media Asuransi, JAKARTA – Realisasi belanja negara di 2024 mencapai sebesar Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari target, tumbuh 7,3 persen yoy, terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp863,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan belanja negara di 2024 dioptimalkan sebagai shock absorber dan agent of development di tengah perekonomian global yang masih dibayangi risiko dan ketidakpastian yang tinggi.
“Belanja negara adalah alat shock absorber dan juga agent of development. Kita menggunakan belanja negara sebagai shock absorber untuk mengelola perekonomian yang dibayang-bayangi oleh risiko ketidakpastian yang tinggi,” ungkap Wamenkeu, dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Agustus 2025.
|Baca juga: Mencermati Putusan MK No. 83/PUU-XXII-2024 Uji Materi Pasal 251 KUHD
|Baca juga: Tiga Komisaris dan 1 Direksi Fajar Surya Wisesa (FASW) Mundur
Sebagai shock absorber, belanja negara melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan. Bantuan pangan untuk mitigasi dampak El Nino. Stabilisasi pasokan harga pangan untuk stabilisasi harga pangan. Subsidi dan kompensasi energi untuk stabilisasi harga BBM, listrik, dan LPG.
Kemudian subsidi pupuk untuk melindungi dan meningkatkan produktivitas petani. Bantuan sosial diberikan melaluiPKH, Kartu Sembako, PIP, PBI JKN untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Lalu program KUR untuk meningkatkan akses dan pemberdayaan UMKM.
Dalam mendukung agenda pembangunan, belanja negara dilakukan melalui pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, pemberian dukungan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, serta dukungan proyek strategis nasional dan IKN.
Belanja negara yang telah terealisasi, sebagian memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di bidang kesehatan, sebesar Rp194,4 triliun digunakan untuk 96,7 juta orang penerima PBI JKN, 55,4 ribu orang ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan, dan 100 ribu balita mendapat makanan tambahan.
Kemudian, sebanyak 8,1 juta keluarga mendapat fasilitas dan pembinaan, jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri/penerima pensiun/veteran, dan pendanaan operasional untuk 10.072 puskesmas.
Di bidang pendidikan, sebesar Rp550,4 triliun digunakan untuk 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah, 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi guru, 310 unit pembangunan madrasah dan sekolah keagamaan, 53,2 juta siswa penerima BOS, dan 58.597 mahasiswa beasiswa LPDP.
|Baca juga: Legislator Dukung Langkah Menkeu Beri Edukasi Pasar Modal untuk Siswa SD
|Baca juga: DAI Siap Ambil Langkah Strategis Hadapi Putusan MK soal Pasal 251 KUHD
Di perlindungan sosial, sebesar Rp455,9 triliun antara lain digunakan untuk PKH lansia 4,2 juta orang, PKH disabilitas 353,1 ribu orang, PKH anak sekolah tujuh juta anak, atensi anak 333 ribu orang, atensi korban bencana 11 ribu orang, dan penanganan bencana alam dan non alam 684 ribu orang.
Kemudian subsisi LPG tiga kg bagi 8,3 juta MT, subsidi listrik bagi 41,5 juta pelanggan, subsidi bunga KUR untuk 4,9 juta debitur, dan subsidi BBM bagi 18,5 juta KL. Selain itu, belanja negara juga digunakan untuk penguatan transfer ke daerah guna mendorong kualitas pelayanan publik, pengurangan kesenjangan antar pusat daerah, serta peningkatan kemandirian daerah.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
