Media Asuransi, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengoptimalkan instrumen Efek Beragun Aset (EBA) guna mendukung likuiditas program tiga juta rumah dari pemerintah. Optimalisasi yang dimaksudkan yakni mulai dari sisi penerbit maupun investor.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi mengungkapkan sekarang ini OJK bersama kementerian dan lembaga terkait tengah merumuskan sejumlah langkah strategis sehingga EBA dapat secara optimal dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program tiga juta rumah.
“Kebutuhan langkah dan kebijakan strategis ini tentunya akan membutuhkan peran dari berbagai pihak baik pemerintah, dukungan stimulus dan insentif, maupun pelaksanaan dari para pelaku industri,” kata Inarno, dikutip dari jawaban tertulisnya, Kamis, 20 Februari 2025.
|Baca juga: Menkeu: Penempatan DHE SDA di Perbankan Indonesia Lampaui Batas 30%
|Baca juga: Profil Brian Yuliarto, Guru Besar ITB yang Jadi Mendiktisaintek Baru Kabinet Prabowo
Sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap melakukan asesmen bersama-sama dalam mendukung kelancaran program pemerintah, termasuk di sektor perumahan. Terlebih dengan adanya program tiga juta rumah untuk rakyat dalam setahun dari pemerintahan baru yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyatakan pemerintah menerapkan berbagai kebijakan di sektor perumahan, termasuk sejumlah intervensi untuk berbagai lapisan. Misalnya, untuk desil 1 dan 2, ada bantuan renovasi maupun kepemilikan rumah. Untuk desil 3 sampai 8, ada fasilitas perpajakan dan skema sewa.
“Sesuai arahan Presiden RI, kita harus benar-benar mendukung program perumahan ini dengan nyata,” ucapnya.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan program tiga juta rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah.
|Baca juga: Bos OJK Beberkan Jurus Jitu untuk Tingkatkan Kualitas Emiten yang Mau IPO
|Baca juga: Reshuffle Kabinet, Berikut Daftar Lengkap Menteri dan Pejabat Negara Baru yang Dilantik Prabowo
“Sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni,” ucapnya.
Misinya, tambahnya, bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Menurutnya Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai.
“Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” pungkas Fahri.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
