Taspen Pertahankan Peringkat AAA dengan Outlook Stabil

Media Asuransi, JAKARTA – Fitch Ratings Indonesia telah mengafirmasi peringkat IFS Nasional PT Taspen (Persero) di ‘AAA(idn)’. Outlook Stabil.

“Peringkat Taspen mencerminkan peran perusahaan yang berorientasi pada kebijakan dalam mengelola program asuransi sosial untuk pegawai negeri sipil dan kepemilikan serta keterkaitannya dengan pemerintah Indonesia (BBB/Stable). Kementerian Keuangan mengatur pengelolaan program-program Taspen,” tulis Fitch dalam keterangan resmi dikutip, Jumat, 25 April 2025.

Fitch menilai kualitas kredit standalone Taspen di ‘aaa(idn)’, mencerminkan profil perusahaan yang ‘Baik’, posisi modal regulasi yang memadai dan profitabilitas yang berkelanjutan. Penilaian juga mempertimbangkan regulasi Kementerian Keuangan terhadap praktik investasi Perusahaan.

|Baca juga:Taspen Siap Cairkan THR untuk Pensiunan, Simak Lengkapnya!

Peringkat Nasional IFS ‘AAA’ menunjukkan peringkat tertinggi yang ditetapkan dalam skala Peringkat Nasional untuk negara atau serikat moneter tersebut. Peringkat tersebut diberikan kepada kewajiban terhadap pemegang polis dari entitas asuransi dengan risiko kredit terendah relatif terhadap semua kewajiban atau emiten lain di negara yang sama, di semua industri dan jenis kewajiban.

Fitch menilai bahwa pemerintah Indonesia akan mendukung Taspen untuk memenuhi kewajiban kepada pegawai negeri sipil, jika diperlukan, melalui jaminan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Taspen sepenuhnya dimiliki oleh negara melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan ditugaskan untuk mengelola program asuransi untuk pegawai negeri sipil di bawah regulasi Kementerian Keuangan. Tiga dari empat komisaris mewakili pemerintah, termasuk dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara.

Peran Taspen meliputi pengumpulan kontribusi dan pembayaran manfaat. Kontribusi berasal dari gaji pegawai negeri sipil untuk program pensiun (JP) dan tabungan hari tua (THT), masing-masing menyumbang 55% dan 33% dari kontribusi pada tahun 2024. Gaji pegawai negeri sipil dibayar dari anggaran belanja tahunan negara, dan Taspen kemudian mengumpulkan 8% dari gaji bulanan untuk dua program tersebut.

|Baca juga:Dalami Kasus Taspen, KPK Panggil Kepala BPKH untuk Diperiksa sebagai Saksi

Pemerintah juga berkontribusi kepada Taspen sebesar 0,96% dari gaji pegawai negeri sipil untuk program tunjangan kematian (JKM) dan tunjangan kecelakaan kerja (JKK). Kedua program ini masing-masing menyumbang 9% dan 3% dari total kontribusi Taspen pada tahun 2024.

Kontribusi terhadap program-program Taspen tidak cukup untuk memenuhi perkiraan klaim dan regulasi menempatkan risiko klaim sebagian besar pada negara. Semua klaim JP Taspen telah dibayar langsung dari anggaran negara sejak 2009 dan mencapai Rp140 triliun pada tahun 2024, atau 4% dari anggaran negara. Klaim tersebut lebih besar dari alokasi anggaran untuk subsidi di sektor lain, seperti subsidi energi sebesar Rp102 triliun, subsidi listrik sebesar Rp76 triliun dan subsidi pupuk sebesar Rp54 triliun.

Fitch menilai profil perusahaan Taspen sebagai ‘Baik’ berdasarkan profil bisnis ‘Paling Baik’ dan tata kelola perusahaan ‘Kurang Baik’. Penilaian ini mencerminkan peran kebijakan Taspen dalam mengelola program asuransi pegawai negeri sipil dan regulasi Kementerian Keuangan terhadap program-program tersebut, termasuk manajemen investasi dan pencadangan. Penilaian tata kelola perusahaan disebabkan oleh dugaan kelalaian investasi.

|Baca juga:Profil Ferryady Hartadinata, Bos Emiten Emas yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi Taspen

Taspen terus mempertahankan penyangga solvabilitas yang memadai untuk mendukung pengelolaan program. Rasio solvabilitas, berdasarkan standar Kementerian BUMN, jauh di atas persyaratan minimum 100%, yaitu 437% pada akhir 2024 (2023: 497%). Basis modal absolut perusahaan lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang diberi peringkat dan perusahaan asuransi besar lainnya di Indonesia.

Taspen telah mempertahankan profitabilitas, dengan laba bersih meningkat menjadi Rp1,2 triliun pada tahun 2024 (2023: Rp805 miliar) karena pembayaran manfaat yang lebih rendah untuk program THT, cadangan liabilitas manfaat polis masa depan yang lebih rendah dan pendapatan investasi yang lebih tinggi. Return on equity meningkat menjadi 11% pada tahun 2024 (2023: 7%) dan rata-rata 6% dalam tiga tahun terakhir.

Alokasi investasi Taspen diatur oleh Kementerian Keuangan, termasuk jenis instrumen, batasan terhadap instrumen, imbalan yang diterima oleh Taspen terkait dengan program JP dan proses pelaporan. Obligasi pemerintah dan BUMN berkontribusi sebesar 51% dari aset yang diinvestasikan (tidak termasuk yang mendukung program JP) diikuti oleh obligasi korporasi (12%), saham (10%) dan reksa dana (12%).

Editor: Achmad Aris