Media Asuransi, JAKARTA — Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2025 tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Bank Indonesia, total ULN Indonesia tercatat US$435,6 miliar, tumbuh 6,8 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,2 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan perkembangan ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik serta kontraksi yang lebih dalam pada ULN sektor swasta.
|Baca juga: KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Pengadaan Mesin EDC di BRI, Siapa Saja?
|Baca juga: Bos OJK Bocorkan Poin-poin Penting di POJK Ekosistem Asuransi Kesehatan
“Utang luar negeri pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar US$209,6 miliar, atau tumbuh 9,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4 persen (yoy) pada April 2025,” ungkap Ramdan, dalam keterangannya yang dikutip Senin, 14 Juli 2025.
Ramdan menyebut perlambatan ULN pemerintah disebabkan oleh jatuh temponya sejumlah Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Meski demikian, arus masuk modal asing tetap berlanjut ke SBN domestik karena kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih terjaga.
“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan pada program prioritas dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN,” jelasnya.
|Baca juga: Perkuat Layanan, Taspen Jalin Kerja Sama Strategis dengan Pemprov Maluku
|Baca juga: Bukan Cuma Bendahara, Ternyata Ini 6 Peran Penting Kemenkeu yang Diungkap Sri Mulyani
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mayoritas dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,3 persen dari total ULN pemerintah.
Selain itu, digunakan untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen), jasa pendidikan (16,5 persen), konstruksi (12,0 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,7 persen).
“Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ujar Ramdan.
Sementara ULN swasta melanjutkan tren kontraksi. Pada Mei 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$196,4 miliar atau terkontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), lebih besar dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen (yoy).
Kontraksi tersebut berasal dari dua kelompok utama. Pertama, ULN lembaga keuangan yang pertumbuhannya melambat dari 2,8 persen menjadi 1,2 persen (yoy). Kedua, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan yang terkontraksi lebih dalam menjadi 1,4 persen (yoy), dari sebelumnya 1,2 persen (yoy).
“Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,2 persen dari total ULN swasta,” katanya.
Meskipun mengalami kontraksi, namun ULN swasta masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi sebesar 76,5 persen terhadap total ULN swasta.
|Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC di BRI, Skor Integritas Masih Waspada
|Baca juga: Porsi Asuransi Kesehatan Swasta Hanya 5% dari Belanja Kesehatan Nasional, OJK Respons Begini!
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat dan terkendali. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga di angka 30,6 persen. Selain itu, ULN Indonesia juga didominasi oleh komponen jangka panjang, yakni sebesar 84,6 persen dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
