Media Asuransi, JAKARTA – Isu Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati yang diprediksi tidak akan melanjutkan tugasnya sebagai bendahara negara di Kabinet Prabowo-Gibran mencuat. Hal itu usai Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan hal tersebut terhadap publik.
Drajad sampaikan hal itu lantaran terdapat pandangan yang cukup kontras antara pihak Prabowo dan Sri Mulyani, sehingga tidak menutup kemungkinan posisi Sri Mulyani akan tergantikan jika paslon nomor urut 02 berkesempatan memenangkan Pemilu 2024.
“Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (Sri Mulyani) tidak sejalan,” jelas Drajad.
Di sisi lain, Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, penolakan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) dalam kabinet yang dipimpin Prabowo Subianto menjadi tanda perubahan kebijakan ekonomi dan penghematan.
|Baca juga: Profil Rosa Djunaidi, Bos Baru Asuransi Dayin Mitra yang Ahli Asuransi Kerugian
“Penolakan Sri Mulyani sebagai Menkeu dari Prabowo memberikan sinyal kuat bahwa ada perubahan paradigma terhadap pengelolaan ekonomi, terutama dalam konteks penghematan yang dikenal dari era Jokowi,” ucapnya, dalam kanal YouTube resminya Rocky Gerung Official.
Menurutnya saat ini Prabowo perlu bergeser fokus pada ekonomi dari barat ke timur. “Prabowo harus beralih pandangannya dari barat ke timur, misalnya ke China. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak bisa menjadi autarki, dan ini menjadi tantangan besar,” ujarnya.
Di samping itu, sifat Sri Mulyani yang dikenal sangat menjaga pengeluaran anggaran, menjadi salah satu hal yang perlu dipikirkan secara matang oleh Prabowo jika ingin mengandalkan Sri Mulyani, apalagi dalam program makan siang dan susu gratis yang membutuhkan anggaran sangat besar.
“Prabowo harus berpikir ulang dalam penggunaan fasilitas Bank Dunia dan tidak mengandalkan Sri Mulyani yang dikenal sangat pelit. Ini bisa menimbulkan konflik, terutama terkait anggaran yang digunakan untuk mobilisasi ide, seperti program makanan gratis,” ucapnya.
Belum ada pembahasan lebih lanjut
Meski isu penolakan kontribusi Sri Mulyani dalam kabinet Prabowo-Gibran telah mencuat, namun Drajad mengakui bahwa sampai dengan saat ini belum ada susunan kabinet yang telah disiapkan oleh pihaknya. Hal ini disebabkan karena belum adanya pertemuan resmi antara para ketua partai politik.
“Biasanya akan ada pembicaraan (susunan kabinet), kalau sekarang mereka sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan) dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono) kan,” jelasnya.
Drajad menegaskan bahwa pertemuan dalam rangka pembicaraan susunan kabinet sudah pasti ada, meskipun hasil akhirnya tetap menunggu hasil resmi perhitungan dari KPU. Ia mengatakan, sebelumnya Prabowo sempat memberikan pernyataan bahwa siapapun yang ingin berkontribusi membantu Indonesia maka pihak tersebut akan masuk kabinet dirinya.
|Baca juga: WOM Finance Kantongi Laba 2023 sebesar Rp236,41 Miliar
Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Sri Mulyani mengatakan, dirinya lebih memilih untuk mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ketimbang melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan berikutnya. Menurutnya yang melakukan sinkronisasi cukup Presiden Jokowi.
“Nanti itu (sinkronisasi sama) Bapak Presiden lah ya, aku enggak lah, aku ngurusin APBN saja,” ujar Sri Mulyani.
Namun demikian, dia mengatakan, nantinya memang akan ada pembahasan terkait transisi pemerintahan antara pemerintah lama dan yang baru nanti. Menurut Sri, dirinya juga mendapatkan arahan lain dari Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Salah satunya arahan untuk membantu menavigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang. “Mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya. Terutama pada kondisi transisi (pemerintahan) supaya bisa berjalan dengan baik,” pungkas Sri Mulyani.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
