Pemerintah Setujui Anggaran Peremajaan Sawit Rakyat Sebesar Rp5,57 Triliun

Media Asuransi – Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) setujui alokasikan  anggaran sebesar Rp5,57 triliun untuk pemenuhan target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 seluas 180.000 hektare.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah komoditas strategis nasional. Salah satunya dengan melakukan penguatan terhadap anggaran pemenuhan target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 seluas 180.000 hektare.

“Untuk mencapai target tersebut, BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit akan menyusun mekanisme peremajaan sawit rakyat yang lebih efektif dan efisien,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya usai memimpin Rapat Komite Pengarah BPDPKS di Jakarta, Jumat malam 22 Januari 2021.

Baca Juga:

• Bonus Demografi Berpotensi Tambah Ceruk Bisnis Asuransi
• Perpanjangan PPKM Tidak Pengaruhi Pola Transaksi dan Konsumsi Masyarakat
• Akankah Revitalisasi Manufaktur Dorong Pertumbuhan Industri?

Menurut Hartarto, Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk mendukung program biodiesel (B30) pada tahun 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL. Komitmen pemerintah ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO dan menjaga surplus neraca perdagangan non migas yang sekitar 12 persen berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya.

“Dengan demikian target 23 persen bauran energi berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) diharapkan dapat tercapai,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Komite Pengarah ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS dan dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Perindustrian yang diwakili Direktur Jenderal Industri Agro, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, dan Menteri Pertanian yang diwakili Direktur Jenderal Perkebunan.

Hadir juga Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Evita Legowo, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, Narasumber Utama Komite Pengarah Rino Afrino, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS Musdhalifah Machmud, dan Tim Asistensi Menko Perekonomian Tirta Hidayat.One