Media Asuransi, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan melalui optimisme, kerja keras, komitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi, serta komitmen melakukan terobosan kebijakan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas yang pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,1-5,5 persen.
Pertumbuhan itu ditopang oleh terkendalinya inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.
|Baca: IHSG Diprediksi Melemah, Ajaib Sarankan Koleksi Saham MDKA, TLKM, BRMS
“Laju pertumbuhan ini diharapkan akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan,” kata Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-17, dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 21 Mei 2024.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2025 disusun sebagai panduan dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus sebagai fondasi yang kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
“Kemampuan untuk terus konsisten mengatasi masalah struktural dan sekaligus menangani gejolak cyclical akan memperkuat fondasi dan sekaligus menentukan kemajuan suatu negara,” ujar Sri Mulyani.
Terus berkesinambungan
RPJPN, RPJMN, RKP, dan KEM-PPKF, menurut Sri Mulyani, menjadi tatanan yang membentuk tradisi politik dan pemerintahan yang terus berkesinambungan namun tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan dan upaya perbaikan untuk mencapai kesempurnaan. Dinamika global dan nasional telah menciptakan berbagai tantangan yang rumit dan tidak mudah.
Dalam 10 tahun terakhir, Menkeu mengungkapkan, Indonesia telah melewati berbagai guncangan, termasuk di antaranya eskalasi tensi geopolitik, volatilitas harga komoditas, pandemi covid-19, hingga perubahan iklim yang menyebabkan ancaman kemanusiaan serta dampak ekonomi dan keuangan yang sangat besar.
Namun, Indonesia tetap mampu merespons dengan baik melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, sehingga berhasil menjaga stabilitas perekonomiannya.
“Berkat sinergi, kolaborasi dan dukungan yang kuat dari DPR, berbagai langkah darurat penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi nasional dapat diimplementasikan secara cepat dan efektif,” terang Menkeu.
Tetap terjaga
Dengan demikian, Menkeu menilai, ketahanan perekonomian Indonesia masih tetap terjaga meski berada di tengah berbagai guncangan dihadapi. Namun, menurutnya, keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang responsif dan kredibel, terutama selama pandemi sehingga berhasil menahan kontraksi ekonomi Indonesia yang hanya minus 2,1 persen.
|Baca juga: Ajak Nasabah Bangun Micro-habits, FWD Insurance kenalkan Omne
Hal itu ini jauh lebih baik dari level kontraksi negara tetangga, seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. “Pengelolaan kebijakan fiskal yang efektif, pruden, dan kredibel telah membuat Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia dengan kondisi fiskal mengalami perbaikan secara signifikan usai pandemi,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Menkeu menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pembangunan infrastruktur, kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan kemajuan signifikan. “Penguatan tiga aspek ini merupakan langkah strategis membangun fondasi perekonomian yang kuat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depan,” tutup Menkeu.
Editor: Angga Bratadharma
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
