Media Asuransi, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa seluruh kerugian yang terjadi akibat insiden ‘pembobolan’ rekening dana nasabah (RDN) ditanggung sepenuhnya oleh lembaga jasa keuangan (LJK) terkait, Dengan demikian, sehingga nasabah sama sekali tidak dirugikan. OJK memandang serangan siber sebagai ancaman serius terhadap integritas dan stabilitas pasar modal.
Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, dalam keterangan resmi, Kamis, 9 Oktober 2025. Menurut dia, OJK telah melakukan investigasi atas kasus serangan siber di perusahaan efek (PE).
|Baca juga: Bos OJK Sebut 109 Perusahaan Asuransi Sudah Penuhi Ketentuan Ekuitas Minimum
“Berdasarkan investigasi tersebut OJK telah mengidentifikasi poin-poin penting terkait keamanan siber yang perlu menjadi perhatian oleh PE. Selanjutnya, secara simultan, OJK terus berkoordinasi dengan SRO untuk dapat meningkatkan keamanan siber agar tidak dapat dieksploitasi oleh pihak eksternal,” kata Inarno.
Berdasarkan koordinasi tersebut, SRO telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 12 September 2025 untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perusahaan Efek dan Bank Penyedia RDN. Bagi OJK, keamanan aset nasabah merupakan hal utama yang perlu dijaga, sehingga peningkatan keamanan siber perlu menjadi prioritas bagi PE.
|Baca juga:Bos OJK Pede IHSG Terus Menguat hingga Akhir Tahun
“OJK memandang serangan siber sebagai ancaman serius terhadap integritas dan stabilitas pasar modal. Insiden serangan siber ‘pembobolan’ RDN yan terjadi beberapa waktu yang lalu belum dikategorikan sebagai insiden sistemik karena dampaknya masih terbatas dan tidak meluas ke infrastruktur inti pasar modal, namun potensi untuk menjadi sistemik tetap ada,” jelas Inarno.
Oleh karena itu, OJK bekerja sama dengan SRO memperkuat pengawasan terhadap aspek keamanaan IT di pelaku industri pasar modal, mendorong penguatan insfrastruktur keamanan siber. Selain itu, menjalin koordinasi lintas lembaga, termasuk juga melalui Indonesia Anti Scam Center (ASC), untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi apabila terjadi insiden.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
